Respons Warga Terdampak 1.000 Persen PBB Seusai Bertemu Wali Kota Cirebon

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Deru kendaraan di Jalan Raya Siliwangi, jantung Kota Cirebon, tak pernah benar-benar berhenti.

Gedung-gedung tinggi berlapis kaca berdiri gagah, hotel-hotel mewah menancapkan namanya di langit kota. 

Di tengah kemegahan itu berdiri sebuah rumah tempo dulu, berpintu dan berjendela kayu besar, bergaya klasik, dengan cat yang mulai pudar. Nomor rumahnya 57.

Halamannya rindang, bunga dan tanaman hias tumbuh rapi.

Dua mobil terparkir, satu di antaranya mobil lawas yang masih setia menemani pemiliknya, Darma Suryapranata (83) atau akrab disapa Surya.

Rumah ini adalah peninggalan keluarga, saksi perubahan wajah kota selama puluhan tahun. Namun kini, Surya bukan sedang menikmati masa senja dalam damai.

Rumah tuanya mendapat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak tajam, dari Rp 6,2 juta pada 2023 menjadi Rp 65 juta pada 2024.

"Kalau terdampak (kenaikan PBB) ya semua terdampak."

"Cuma saya terasa sekali naiknya, malah istilahnya gila-gilaan,” ujar Surya, duduk di ruang tamu dengan meja kayu tua dan tumpukan buku di sudut, Kamis (14/8/2025) sore.

Ia mengaku, kabar kenaikan PBB itu awalnya ia tahu dari teman-temannya.

Saat bertemu Sekda dalam halal bihalal, ia langsung menyampaikan keresahan warga.

“Saya bilang, ‘Pak hati-hati, masyarakat resah PBB-nya kok naik banyak’. Terus beliau jawab, ‘Oh ya nanti kita diskusikan’,” ucapnya.

Setelah berbulan-bulan bersuara lantang menolak kenaikan PBB hingga 1.000 persen, puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon akhirnya bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Rumah Dinasnya, Jumat (22/8/2025).

Pertemuan itu menjadi titik balik ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.