Muswil PPP Jabar Memanas, DPC PPP Majalengka Pilih Menunggu Komando Pepep  

Ringkasan Berita:1. DPC PPP Majalengka menegaskan akan menunggu arahan Pepep Saeful Hidayat terkait sikap politik ke depan, apapun hasil Muswil PPP Jawa Barat di Indramayu.

2. Ketidakhadiran PPP Majalengka dalam Muswil dipicu polemik internal partai, khususnya terkait SK Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat yang kini masih digugat di Mahkamah Partai.

3. PPP Majalengka bersama sejumlah DPC lain memilih menempuh jalur organisasi sesuai AD/ART, dengan harapan konflik internal segera diselesaikan demi masa depan PPP.

Laporan Kontributor Adim Mubaroq

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka menegaskan akan menunggu arahan Pepep Saeful Hidayat, apapun hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Barat yang digelar di Indramayu.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPC PPP Majalengka, Iing Abdul Khozin, menyusul keputusan partainya untuk tidak menghadiri Muswil tersebut.

“Kami para DPC yang mendukung Pak Pepep akan menunggu arahan dari beliau untuk sikap dan tindak lanjut ke depan, apalagi saat ini proses di Mahkamah Partai masih berjalan,” kata Iing, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Ribuan Nasib Pekerja Tambang Galian C Dipertaruhkan, Bupati Kuningan Buka Suara soal Tambang Disegel

Iing menjelaskan, ketidakhadiran DPC PPP Majalengka pada Muswil Indramayu didasari dinamika internal partai yang hingga kini belum tuntas, khususnya terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat dari DPP PPP.

“Kami tidak hadir karena masih ada polemik SK Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. Bahkan, sebagian besar DPC PPP se-Jawa Barat juga tidak hadir dalam Muswil tersebut,” ujarnya.

Menurut informasi yang diterima pihaknya, sejak Desember 2025, DPW PPP Jawa Barat telah mengusulkan agar pelaksanaan Muswil ditunda dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi kebencanaan di beberapa daerah hingga perlunya penataan proses Muswil agar sesuai dengan mekanisme organisasi.

Baca juga: Setelah Naik Gila-gilaan, Harga Emas Antam Hari Ini di Cirebon dan Majalengka Mendadak Ambles

Dalam prosesnya, DPW PPP Jawa Barat disebut telah mengirimkan sedikitnya tiga surat resmi kepada DPP PPP. Surat pertama meminta penjelasan terkait usulan penundaan Muswil, surat kedua mengajukan permohonan penjadwalan ulang Muswil, dan surat ketiga mengusulkan pembentukan Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC).

“Informasi yang kami terima, surat-surat tersebut tidak mendapatkan jawaban. Yang muncul justru SK Plt. Itu yang kemudian menjadi keberatan kami. Kami ingin mekanisme organisasi dijalankan dengan baik dan benar,” kata Iing.

Situasi tersebut semakin memicu dinamika internal ketika Muswil tetap digelar pada 25 Januari 2026, hanya beberapa pekan setelah terbitnya SK Plt Ketua DPW dan Plt Sekretaris DPW PPP Jawa Barat.

Baca juga: Tongkat Komando Kasat Lantas Polres Kuningan Resmi Berpindah, Ini Arahan Tegas Kapolres

“Kami memang mendapat undangan Muswil, tapi hanya melalui pesan WhatsApp, tanpa undangan fisik resmi,” ungkapnya.

Iing menegaskan, sikap tidak hadir dalam Muswil Indramayu juga diambil oleh banyak DPC PPP lainnya di Jawa Barat, seperti DPC PPP Cianjur, Subang, Sukabumi, Kota Bogor, Karawang, Purwakarta, dan sejumlah daerah lain.

“Justru yang tidak hadir itu lebih banyak,” ujarnya.

Saat ini, kata Iing, Pepep Saeful Hidayat tengah menempuh jalur konstitusional internal dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai PPP. Proses persidangan di tingkat internal partai tersebut masih berlangsung.

Baca juga: Nilai Tinggi Belum Puas, Pemkab Indramayu Perketat Pelayanan Publik dan Cegah Maladministrasi

DPC PPP Majalengka menegaskan tetap patuh terhadap mekanisme partai dan memilih mengawal persoalan ini melalui jalur organisasi yang sah, tanpa melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).