Kenapa HUT TNI Dirayakan Setiap Tanggal 5 Oktober? Dari TKR Hingga TNI Modern, Begini Sejarahnya

TRIBUNCIREBON.COM - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dirayakan setiap satu tahun sekali.

Tahun ini merupakan perayaan hari jadi TNI yang ke-80 tahun.

HUT TNI tahun 2025 kali ini mengusung tema "TNI Prima - TNI Rakyat - Indonesia Maju".

Momentum ini juga menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI.

Baca juga: 20 Link Twibbon HUT ke-80 TNI, Desain Keren dan HD untuk Dibagikan di Medsos 5 Oktober 2025

Kapan Peringatan HUT TNI?

Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperingati setiap tanggal 5 Oktober.

Mengutip tni.mil.id, HUT TNI dirayakan dengan menggelar upacara puncak HUT ke-80 TNI yang bertempat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Selain rangkaian upacara militer, dalam acara puncak HUT TNI nanti juga ditampilkan atraksi, demonstrasi pasukan gabungan, parade defile pasukan dan Alutsista modern, hingga pertunjukan konser musik untuk masyarakat. 

Seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan pengalaman berkesan bagi rakyat Indonesia yang hadir langsung maupun menyaksikan melalui siaran televisi dan media digital.

Baca juga: 25 Ucapan Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Bermakna dan Penuh Motivasi Bagikan di Media Sosial

Sejarah HUT TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata.

Dikutip dari tni.mil.id, Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir pada 5 Oktober 1945.

TNI merupakan perkembangan dari organisasi yang berawal pada Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada 5 Oktober 1945 BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dan dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Lalu perkembangan pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional.

Sebagai kekuatan baru yang lahir, TNI tidak hanya harus menata dirinya, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri.

Tekanan politik datang dari kelompok komunis yang berusaha menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat.

Sedangkan tantangan militer dalam negeri muncul dari pergolakan bersenjata di berbagai daerah, termasuk pemberontakan PKI di Madiun dan Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang mengancam keutuhan bangsa.

Sementara itu, tantangan eksternal berupa Agresi Militer Belanda yang dua kali dilancarkan dengan dukungan organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Menyadari keterbatasannya dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia kemudian menggelar Perang Rakyat Semesta dengan mengerahkan seluruh kekuatan TNI, masyarakat, dan sumber daya nasional.

Dengan cara inilah kedaulatan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil dipertahankan.

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bersamaan dengan itu, lahirlah Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai inti.

Pada Agustus 1950, RIS dibubarkan sehingga Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dan APRIS berubah menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Masa demokrasi parlementer 1950–1959 turut memengaruhi kehidupan TNI.

Intervensi politik yang berlebihan ke dalam tubuh TNI memicu Peristiwa 17 Oktober 1952 yang menimbulkan keretakan di lingkungan TNI AD.

Di sisi lain, campur tangan politik juga mendorong TNI terlibat dalam politik praktis dengan mendirikan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut serta dalam Pemilu 1955.

Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Liberal ini juga ditandai dengan sejumlah pemberontakan.

Pada 1950 muncul pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Azis di Makassar, serta pemberontakan RMS di Maluku.

Gerakan DI/TII Jawa Barat meluas ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Pada Agustus 1950, RIS dibubarkan sehingga Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dan APRIS berubah menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Masa demokrasi parlementer 1950–1959 turut memengaruhi kehidupan TNI.

Intervensi politik yang berlebihan ke dalam tubuh TNI memicu Peristiwa 17 Oktober 1952 yang menimbulkan keretakan di lingkungan TNI AD.

Di sisi lain, campur tangan politik juga mendorong TNI terlibat dalam politik praktis dengan mendirikan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut serta dalam Pemilu 1955.

Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Liberal ini juga ditandai dengan sejumlah pemberontakan.

Pada 1950 muncul pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Azis di Makassar, serta pemberontakan RMS di Maluku.

Gerakan DI/TII Jawa Barat meluas ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Penyatuan ini diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta menjauhkan pengaruh politik.

Namun, tantangan tetap muncul dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berupaya menyusup ke tubuh ABRI dengan memanfaatkan kedekatan dengan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI demi kepentingan politiknya.

Puncaknya adalah kudeta G30S/PKI yang menjerumuskan bangsa dalam situasi kritis.

Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil menggagalkan kudeta, menumpas kekuatan PKI, serta mengembalikan stabilitas bersama rakyat Indonesia.

Dalam masa penuh kekacauan itu, ABRI menjalankan fungsi ganda: sebagai kekuatan pertahanan-keamanan (hankam) dan kekuatan sosial-politik (sospol).

Sebagai alat pertahanan, ABRI memberantas PKI dan sisa-sisanya.

Sementara dalam bidang politik, ABRI mendorong lahirnya tatanan baru untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.

ABRI juga melakukan pembenahan internal dengan menyatukan doktrin yang kemudian melahirkan Catur Dharma Eka Karma (Cadek).

Doktrin ini berpengaruh pada reorganisasi, pendidikan, dan latihan gabungan antara angkatan serta kepolisian.

Selain itu, ABRI memperkuat integrasi eksternal dengan rakyat melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, fungsi, dan tugas TNI (sebelumnya ABRI) kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

TNI ditetapkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang bekerja berdasarkan kebijakan politik negara.

Fungsinya meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap ancaman militer maupun bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tanah air dari berbagai ancaman.

Tugas ini terbagi dalam operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi selain perang mencakup penanganan gerakan separatis, pemberontakan, terorisme, pengamanan perbatasan dan objek vital strategis, misi perdamaian dunia, perlindungan Presiden/Wapres, pemberdayaan pertahanan semesta, bantuan pemerintah daerah, kerja sama dengan Polri dalam keamanan, pengamanan tamu negara, penanggulangan bencana, misi kemanusiaan, SAR, hingga pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan atau penyelundupan.

Dalam hal reformasi internal, TNI hingga kini terus melaksanakannya sesuai tuntutan reformasi nasional.

TNI berkomitmen agar reformasi internal dapat mencapai tujuan mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sekaligus menjaga tegaknya NKRI.

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews