Politisi PAN Jabar Tampung Aspirasi Warga Perbatasan Kuningan - Cirebon Soal Lingkungan

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Jawa Barat, Toto Suharto, menyerap aspirasi warga Desa Cirea, Kuningan, terkait berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
• Warga mengeluhkan infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak sejak 2012, drainase buruk yang memicu banjir, serta fasilitas pelayanan publik yang belum optimal.
• Toto mendorong pengajuan program melalui mekanisme perencanaan provinsi dan berkomitmen mengawal usulan pembangunan agar bisa direalisasikan, meski membutuhkan waktu.

 

Laporan Kontributor Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM- Anggota DPRD Jawa Barat, Toto Suharto, menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan mengunjungi Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, yang berada di wilayah perbatasan Kuningan–Cirebon.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, warga dan perangkat desa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pembangunan hingga pelayanan publik yang dinilai belum optimal.

“Kami datang mendapat penyambutan baik, dan sambutannya adalah aspirasi atau keluhan warga,” ujar Toto.

Baca juga: Kopi Kuningan Go Internasional! Siap Tampil di World of Coffee Asia 2026 di Bangkok

Ia mengungkapkan, salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pengembangan website desa sebagai bentuk transparansi. Namun, hal itu masih terkendala keterbatasan kebijakan dan anggaran. “Tadi kami terima aspirasinya tentang pengembangan website desa, namun terkendala kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, seperti jalan desa yang belum diperbaiki sejak 2012 serta drainase yang kerap menyebabkan banjir saat musim hujan.

Toto menilai, perbaikan infrastruktur sangat penting karena berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. “Kebutuhan infrastruktur adalah nadi ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Baca juga: Kopi Kuningan Go Internasional! Siap Tampil di World of Coffee Asia 2026 di Bangkok

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran desa yang membuat sejumlah program belum bisa terealisasi, termasuk pembangunan koperasi desa dan fasilitas pelayanan publik seperti balai desa yang belum memenuhi standar.

Di sisi lain, pengelolaan sampah di desa tersebut sudah berjalan dengan volume pengangkutan mencapai 3–4 ton per hari, meski masih terkendala sarana pendukung.

Toto pun mendorong pemerintah desa untuk mengajukan berbagai program melalui sistem perencanaan di tingkat provinsi agar peluang realisasi lebih besar.

Baca juga: Kopi Kuningan Go Internasional! Siap Tampil di World of Coffee Asia 2026 di Bangkok

“Silakan ajukan, nanti akan kita kawal mulai dari RKPD hingga APBD Provinsi, meski tidak bisa instan,” ujarnya.

Ia menegaskan, usulan yang diajukan tahun ini berpotensi direalisasikan pada 2027, sebagai bagian dari upaya bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat.