Dituding Jadi Biang Banjir Cirebon, Bupati dan Sekda Kuningan Buka Data ke Gubernur Jabar

Ringkasan Berita:1. Pemkab Kuningan menyampaikan catatan kebijakan terkait kewenangan pengelolaan kawasan TNGC yang berada di bawah pemerintah pusat. 

2. Penyampaian tersebut bertujuan mendorong sinergi dan koordinasi lintas kewenangan, sekaligus menegaskan komitmen Kuningan menjaga kelestarian hulu dan mendukung penanganan banjir secara menyeluruh di Jawa Barat.

3. Sekda Kuningan U Kusmana menjelaskan bahwa kondisi sungai di wilayah hulu relatif normal dan terkendali.

TRIBUNCIREBON.COM- Banjir yang melanda wilayah Cirebon beberapa waktu lalu sempat dikaitkan dengan kondisi daerah hulu di Kabupaten Kuningan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyampaikan klarifikasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat dalam forum evaluasi APBD kepala daerah se-Jawa Barat yang digelar di Bale Pakuan, Bandung.

Sekretaris Daerah Kuningan, U Kusmana, menjelaskan bahwa Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar secara tegas membantah anggapan tersebut berdasarkan data dan hasil kajian tim di lapangan.

Baca juga: Persib Libas Persija 1-0, Farhan Tegaskan Bandung Aman di Tengah Ledakan Euforia Bobotoh

Menurutnya, tidak ditemukan adanya aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai Kuningan Utara yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang berstatus sebagai kawasan konservasi.

Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan tidak adanya kejadian longsor tanah di wilayah hulu yang berpotensi membawa sedimen ke daerah hilir. Kondisi aliran sungai utama maupun anak sungai di kawasan hulu pun dinilai masih dalam keadaan normal dan terkendali.

U Kusmana menambahkan, banjir yang terjadi di Cirebon lebih disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi serta berbagai persoalan teknis di wilayah hilir.

Baca juga: Alhamdulillah! Bansos PKH dan BPNT Januari 2026 Segera Cair, Apakah Nama Anda Termasuk?

Di antaranya meliputi sedimentasi sungai, penyempitan alur sungai, keterbatasan kapasitas drainase perkotaan, serta masalah penumpukan sampah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kuningan juga menyampaikan catatan kebijakan terkait pengelolaan kawasan TNGC. Meski secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan, seluruh kewenangan pengelolaan kawasan, termasuk perizinan dan pengelolaan sumber daya air, berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai TNGC.

Kondisi ini, menurut Sekda Kuningan, kerap menimbulkan keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat karena minimnya kewenangan di wilayahnya sendiri.

Baca juga: Persib Libas Persija 1-0, Farhan Tegaskan Bandung Aman di Tengah Ledakan Euforia Bobotoh

Namun, penyampaian tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk saling menyalahkan, melainkan upaya konstruktif untuk mendorong sinergi, koordinasi, serta kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kuningan pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian wilayah hulu, memperkuat kerja sama lintas daerah dan lintas kewenangan, serta mendukung solusi yang menyeluruh dan berkeadilan dalam penanganan banjir di Jawa Barat.