Bupati Kuningan Paparkan Hasil Rakor Makan Bergizi Gratis Jabar, Peran Pemda Kian Diperkuat

Laporan Kontributor Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM- Bupati Kuningan H Dian Rachmat Yanuar memaparkan hasil rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).

Rapat tersebut membahas penguatan tata kelola program serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Menurut Bupati Dian, rakor tersebut menjadi ajang sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, sekaligus mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga: Safari Pembangunan Jadi Alarm Akhir Tahun, Pemkab Cirebon Klaim Jalan Hampir Rampung

Ia menjelaskan, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.1/4202/2025 ditegaskan bahwa setiap SPPG di daerah wajib memiliki SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, SPPG harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Persyaratan itu antara lain surat permohonan, dokumen penetapan SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN), denah dan tata letak dapur, serta bukti bahwa penjamah pangan telah memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan atau Puskesmas akan melakukan verifikasi dokumen dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai ketentuan. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi syarat, SLHS akan diterbitkan paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan.

Baca juga: Nataru 2025 di Kabupaten Cirebon Dikawal Ketat, Bupati dan Forkopimda Blusukan ke Gereja

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala BPOM, Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah se-Jawa Barat, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama program MBG dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 Program MBG dinilai tidak hanya sebatas pemberian makanan gratis, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat serta menjaga stabilitas harga pangan.

Baca juga: Nataru Dijaga 1.881 Personel, Kapolresta Cirebon: Warga Bisa Titip Kendaraan di Polsek

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa secara nasional program MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.746 SPPG. Di Jawa Barat sendiri, telah berdiri 4.144 SPPG dari target 5.000 unit atau mencapai sekitar 82 persen, tertinggi secara nasional.

Ia menambahkan, perputaran dana MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp54 triliun per tahun, dengan sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan pangan dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Program ini juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja di Jawa Barat.

BGN turut mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Jawa Barat yang berhasil menekan angka kejadian keracunan makanan secara signifikan.

Baca juga: Daftar Mitra SPPG Makan Bergizi Gratis di Kuningan yang Berhenti Operasi Kian Bertambah

Jumlah kasus tercatat menurun dari 21 kasus pada September dan 20 kasus pada Oktober, menjadi enam kasus pada November, serta hanya satu kasus hingga pertengahan Desember. Percepatan penerbitan SLHS dan penggunaan air bersertifikat dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas layanan.