200 Hektar Lahan Pemkab Cirebon Disorot, Ada Apa? Ketua DPRD Cirebon Wanti-wanti Begini

Ringkasan Berita:

• DPRD Cirebon menyoroti 200 hektar lahan milik pemda agar tidak jatuh ke tangan calo dan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani.
• Ketua DPRD Sophi Zulfia meminta dinas terkait mengawasi penyewaan lahan agar tidak disalahgunakan oleh pihak non-petani atau praktik percaloan.
• DPRD juga mewaspadai alih fungsi lahan dan praktik sewa berantai yang merugikan petani, serta berkomitmen mengawal kebijakan pertanian agar tetap berpihak pada petani kecil.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Sebanyak 200 hektar lahan pertanian milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon kini menjadi sorotan.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mewanti-wanti agar lahan tersebut tidak jatuh ke tangan calo, melainkan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Sophi saat diwawancarai, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan pertanian agar berpihak pada petani kecil.

Baca juga: Jadwal Terbaru SIM Keliling Kuningan Hari Ini 18 April 2026, Ada di Taman Cilimus

“Kami berkomitmen untuk petani agar menjadi petani yang sejahtera dan berkeadilan. Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa ada lahan pertanian kurang lebih 200 hektar yang saya harap betul-betul peruntukannya itu untuk petani,” ujar Sophi.

Menurutnya, pengawasan dari dinas terkait menjadi kunci agar pengelolaan lahan tidak melenceng dari tujuan awal.

Ia meminta dinas turun langsung memastikan lahan tersebut benar-benar disewa oleh petani, bukan pihak lain yang mengambil keuntungan.

Baca juga: Jadwal Terbaru SIM Keliling di Cirebon Hari Ini 27 April 2026, PG Karangsembung dan Desa Durajaya

“Dinas harus bisa terjun langsung untuk meyakinkan bahwa lahan itu memang disewa oleh petani. Jangan sampai disewa oleh yang bukan petani, yang akhirnya nanti malah muncul lagi ‘calo lahan sewa’. Jangan sampai seperti itu,” ucapnya.

Selain itu, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan sektor pangan di daerah.

Sophi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar lahan pertanian abadi tetap terjaga.

“Kami sebagai DPRD akan mengawasi bagaimana lahan itu betul-betul peruntukannya. Jangan sampai lahan pertanian abadi justru dialihfungsikan,” jelas dia.

Baca juga: Jadwal Terbaru SIM Keliling Kuningan Hari Ini 18 April 2026, Ada di Taman Cilimus

Terkait perbedaan status antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pihaknya mengaku akan melakukan kajian lebih mendalam agar tidak terjadi celah penyalahgunaan kebijakan.

“Kami akan kaji betul terkait hal tersebut. Karena bagaimanapun, petani itu adalah penyangga tatanan Indonesia. Jadi saya berharap ada keadilan untuk para petani,” katanya.