Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Desakan legislatif mendorong RSUD Linggajati Kuningan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar mendapat sanggahan dari Bupati Kuningan H Dian Rachmat Yanuar.

"Untuk manajemen RSUD Linggajati tetep kami pertahankan dan dikelola oleh pemerintah Kuningan," kata Dian kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Alasan tidak memberikan pengelola RSUD Linggajati ke Provinsi Jabar, Dian mengaku bahwa ada beberapa aset daerah berada di kawasan lembaga medis tersebut.

"Untuk di RSUD Linggajati itu banyak aset daerah. Jadi sangat sayang ketika pengelola ini diserahkan kepada Provinsi Jabar," katanya. 

Terlepas dengan dugaan kelalain pelayanan medis hingga menimbulkan korban jiwa pada bayi beberapa waktu lalu ia yakin ini akan menjadi momen untuk berbenaah.

"Kami yakin dengan kejadian itu sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan medis di daerah," katanya.  

Muncul aspirasi atau usul dari anggota fraksi PKS DPRD Kuningan yang meminta agar RSUD Linggajati dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar. 

Hal ini mendapat tanggapan dari Politisi PAN Jabar, Toto Suharto saat ditemui di agenda Sosialisasi Perda Jabar di Kecamatan Ciawigebang, Kuningan, Minggu (10/8/2025). 

Toto mengungkap sangat mendukung usulan pengelolaan lembaga kesehatan daerah tersebut oleh Provinsi Jabar.

"Karena, pemenuhan pelayanan masyarakat dari sektor kesehatan ini menjadi prioritas kerja Pak Gubernur," katanya.

Terbukti dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jabar, kata Toto mengungkap, KDM atau Gubernur Jabar ini cenderung alias lebih fokus dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.

"Jadi, sewaktu sidang  paripurna. Kami mendengar langsung bahwa prioritas pemerintah KDM lebih fokus pelayanan medis atau kesehatan dan pendidikan," katanya. 

Selain itu, kata Toto mengungkap alasan mendukung terhadap pengelola RSUD Linggajati segera dilakukan oleh pemerintah  Provinsi Jawa Barat karena melihat kondisi anggaran daerah berkurang nyaris tidak ada.

"Nah, daripada terbengkalai dengan biaya operasional pelayanan medis, baiknya Provinsi Jabar melakukan pengelolaan," ujarnya.