Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Cirebon melakukan audiensi dengan pihak aplikator yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Kamis (17/4/2025). 

Namun, pertemuan audiensi yang berlangsung di Kantor Dishub tersebut justru berujung kekecewaan.

Perwakilan Ojol Cirebon Raya, Tryas Mohammad Purnawarman mengaku kecewa lantaran pihak aplikator yang hadir tidak dapat memberikan keputusan final terhadap tuntutan para pengemudi.

Baca juga: Sejumlah Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Lingkar Timur Cianjur, Satu Orang Luka Berat

"Hasil pertemuan hari ini saya rasa sedikit kecewa. Kecewa dalam artian, bahwa kami pikir akan ada keputusan walaupun yang datang dari kantor Grab pusat atau provinsi."

"Tapi kenyataannya, mereka yang diutus tidak bisa memberikan keputusan akhir dalam petisi itu," ujar Tryas saat diwawancarai usai audiensi, Kamis (17/4/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, pihak ojol menuntut beberapa hal, di antaranya pemangkasan potongan pendapatan dari 20 persen menjadi 10 persen, penghapusan program GrabBike Hemat berbayar dan penghapusan sistem double order atau slot.

Karena tidak ada titik temu, Tryas mengancam akan kembali menggelar aksi lebih besar. 

"Kami (ojol Cirebon Raya) merasa kurang puas. Kami akan coba diskusi lagi, menyampaikan hasil audiensi ini ke wilayah sekitar, dan mungkin akan lanjutkan aksi minggu depan di Kota Cirebon," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan rekan-rekan ojol dari wilayah Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk menggelar aksi gabungan.

"Titiknya tetap sama, yaitu di kantor Grab dan Balai Kota seperti kemarin. Akan lebih banyak lagi yang turun," jelas dia. 

Surat berita acara hasil audiensi ini juga akan disampaikan ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan DPR RI. 

Baca juga: Driver Taksi Online Asal Sukabumi Ditemukan Meninggal Tak Wajar di Bogor, Diduga Disiram Air Keras

"Karena sebelumnya ada janji dari Wakil Ketua DPRD akan membawa kami bertemu langsung dengan wamenaker untuk membahas permasalahan perojolan di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon," katanya.

Sementara itu, perwakilan Grab Jabar, Yessy menyatakan, bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan terhadap tuntutan para pengemudi ojol.

“Keputusannya saya tidak bisa berikan hari ini, Pak. Dan saya juga tidak bisa menjanjikan harapannya,” ujar Yessy dalam forum audiensi.

Menurut Yessy, seluruh kebijakan Grab harus melalui proses tinjauan menyeluruh di tingkat pusat.

"Enggak cuma mitra (driver ojol), tapi juga mitra kerja dan konsumen. Jadi semuanya harus dievaluasi dulu oleh pusat,” ucapnya.

Terkait tuntutan pengembalian tarif GrabBike Hemat dari Rp 13.000 menjadi Rp3.000, Yessy menegaskan bahwa harga Rp 3.000 hanya berlaku sebagai harga promosi.

“Sejak awal mitra pun sudah tahu bahwa Rp3.000 itu bukan harga selamanya. Itu harga promosi, dan sudah dijelaskan di aplikasi,” jelas dia.

Baca juga: Driver Ojol Cirebon Kecewa Wali Kota dan DPRD Tak Hadir Saat Ada Unjuk Rasa, Koordinator Ungkap Ini

Sebelumnya pada Selasa (15/4/2025), ribuan ojol melakukan aksi unjuk rasa.

Diawali berkumpul di depan pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, massa lalu bergerak menuju kantor Grab di kawasan ruko CSB Mall dan berakhir di Kantor Wali Kota Cirebon di Jalan Siliwangi.

Di depan kantor Grab, massa sempat membakar ban sebagai bentuk protes.

Mereka juga mencoba masuk ke halaman Kantor Wali Kota, namun dihadang aparat kepolisian dan petugas Dishub.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas.

Koordinator aksi, Tryas, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemkot dan DPRD yang tidak menemui massa.

"Ya, saya ucapkan, aksi pada hari ini adalah kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya di Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon karena tidak bisa hadir di tengah kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," kata Tryas.

Tryas menegaskan, aksi tersebut bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan karena tekanan ekonomi yang semakin berat.

"Potongan dari aplikator bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10 persen. Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver," ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya keterlibatan pemerintah dalam menyaring kebijakan aplikator.

“Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke pemerintah daerah."

“Kami ingin bertemu langsung dengan Wali Kota, Ketua DPRD, dan Kapolres Cirebon untuk menyampaikan aspirasi kami,” ucap Tryas.