Baca tanpa iklan
Lalu ada juga penghapusan program Grabbike Hemat berbayar.
“Program ini sudah melanggar Permenhub tentang batas minimum tarif, yaitu Rp8.000. Ini adalah bentuk lari dari tanggung jawab Grab terhadap regulasi pemerintah,” katanya.
Selain itu, lanjut Tryas, kebijakan aplikator wajib melewati filter pemerintah.
“Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke pemerintah daerah. Jangan asal buat kebijakan tanpa musyawarah dengan pejabat dan kami pelaku usaha,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya dukungan dari DPR RI yang saat ini tengah mendorong regulasi pemotongan pendapatan driver ojol.
"Kami mendukung aksi teman-teman yang ada di pusat. Potongan 20 persen ini cukup berat. Di perjanjian kemitraan hanya 20 persen, tapi di lapangan bisa 30 sampai 50 persen tanpa disadari. Pemerintah harus melek dan mendukung kesejahteraan para ojol," ujarnya.
Tryas menyebut, aksi di Cirebon melibatkan pengemudi dari wilayah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, dengan jumlah massa mencapai seribuan orang.
"Ini bukan kemauan pribadi, tapi karena kondisi yang memaksa kami turun."
"Kami ingin bertemu langsung dengan Wali Kota, Ketua DPRD, dan Kapolres Cirebon untuk menyampaikan aspirasi kami," ucap Tryas.