"Di perusahaan ada datanya. Ada datanya mana yang produktif, mana berkinerja tinggi itu ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Indah juga menjelaskan mengapa SE pemberian THR untuk driver ojol dan kurir online tidak mencantumkan sanksi.

Menurutnya, pemberian THR untuk driver ojol dan kurir online bersifat imbauan dan bukan kewajiban.

Sebab THR yang bersifat wajib adalah untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

"Kalau yang wajib yang THR (untuk) pekerja, buruh, BUMN, BUMD. Kalau (untuk) pengemudi dan kurir online, imbauan," ungkap Indah.

Selain itu, lanjut Indah, saat ini aturan besar soal pemberian THR bagi driver ojol dan kurir online belum ada.

Indah bilang, aturan teknisnya masih disusun oleh Kemenaker.

"Ya imbauan. Karena kan peraturan besarnya belum ada. (Masih) dalam proses kita buat peraturan tentang pekerjaan ini (pengemudi dan kurir online)," tegasnya.

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews