Polemik Al Zaytun

Polres Indramayu Gagalkan Wacana Aksi Demo Al Zaytun Lewat Pertemuan Selama 3 Jam

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Unsur forkopimda bersama perwakilan Forum Solidaritas Dharma Ayu seusai melakukan pertemuan di Mapolres Indramayu, Senin (3/7/2023)

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman


TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Upaya Polres Indramayu mencegah terjadinya aksi unjuk rasa jilid III di Ponpes Al Zaytun Indramayu berhasil.


Forum Solidaritas Dharma Ayu pun sepakat membatalkan rencana demo itu demi menjaga kondusifitas daerah.


Sebelumnya beredar wacana demo besar-besaran sebanyak 50 ribu pasang kaki ke Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut.


Aksi itu awalnya akan dilaksanakan pada Kamis (6/7/2023) mendatang.

Baca juga: Demo 50 Ribu Orang Ke Ponpes Al Zaytun Indramayu Batal, Massa Aksi: Panji Gumilang Harus Ditahan


Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, massa aksi diminta untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan Al Zaytun dan Panji Gumilang kepada Pemerintah Pusat dan Polri.


"Dan tadi disepakati kita bersama-sama menunggu hasil dari pemerintah pusat," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Senin (3/7/2023).


Kesepakatan pembatasan aksi demo itu didapat setelah perwakilan massa melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda di Mapolres Indramayu.


Pertemuan itu berlangsung sekitar 3 jam, mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB.


Di sana Kapolres menjelaskan soal pemeriksaan yang diikuti Panji Gumilang di Bareskrim Polri hari ini.


Termasuk soal rencana gelar perkara polisi yang akan dilakukan Polri terhadap Panji Gumilang besok.


Di sisi lain, upaya monitoring pencegahan aksi unjuk rasa juga terus dilakukan Polres Indramayu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Besar-besaran di Ponpes Al Zaytun Kamis 6 Juli 2023 Batal Digelar


Dengan harapan, tidak ada kelompok masyarakat yang melakukan demo ke Al Zaytun.


"Kami juga meminta kepada Forum Solidaritas Dharma Ayu untuk bersama Polri mengedukasi masyarakat untuk tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa," ujar dia.


"Soal Al Zaytun kita serahkan semuanya ke pemerintah pusat," lanjut AKBP M Fahri Siregar.

Berita Terkini