Kepada Tribun, ia mengatakan, bahwa ketimpangan penerimaan TPP antara ASN di faskes dengan dinas lain cukup jauh, hingga mencapai jutaan.

Nono mencontohkan, untuk pegawai kelas jabatan 7 di RSUD mendapatkan TPP sebesar Rp 410 ribu.

Sedangkan, pegawai di Dinas Kesehatan (Dinkes), dengan kelas jabatan yang sama menerima TPP sebesar Rp 2.424.412. 

"Ada selisih sekitar sebesar Rp 2.004.412 atau TPP yang diterima oleh pegawai RSUD hanya 16, 98 persen dari pegawai Dinkes dan kondisi ini terjadi di semua faskes, baik RSUD Cideres, RSUD Majalengka, dan puskesmas," ujar Nono, Kamis (9/3/2023).

Nono mengatakan bahwa Bupati Karna Sobahi sudah sempat menjanjikan di berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi pegawai di rumah sakit.

Namun nyatakan hingga sekarang belum ada perubahan.

"Saya sudah bersurat, ber-nota dinas kepada pimpinan dan sudah ada respons dari Pak Bupati sendiri."

"Respons itu sangat kami tunggu dan kabar gembira pada waktu itu, pada saat launching the new Cideres dan pada saat maulid nabi di Dinkes, Pak bupati sendiri menyampaikan bahwa akan memperbaiki tunjangan penghasilan pegawai di lingkungan kesehatan," ucapnya.

Ia pun berharap, kondisi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Bupati maupun stakeholder terkait.

Jangan sampai, angin perubahan terus diguncangkan, namun tak terealisasi.

"Kenapa di dinas lain bisa, kami kok berbeda gitu. Ada apa ini. Sedangkan bapak (Bupati) sudah menyampaikan di ruang publik ingin memperbaiki. Tapi sampai sekarang belum terealisasi," jelas ASN yang menjabat sebagai Penyusun Program Anggaran RSUD Cideres itu.

Baca juga: Pegawai Rumah Sakit di Majalengka Tuntut Janji Bupati Soal TPP yang Timpang