Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer menggeruduk Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) di Kabupaten Indramayu, Jumat (21/10/2022).
Kedatangan mereka, masih untuk memperjuangkan kepastian status agar terdaftar dalam rasionalisasi pendataan PPPK ( Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja).
Baca juga: Honorer di Indramayu Berjuang Demi Kepastian Status, Sudah 17 Tahun Kerja tapi Tak Masuk Daftar PPPK
Pantauan Tribuncirebon.com, honorer yang hari ini melakukan audiensi di antaranya berasal dari BPBD Indramayu dan Diskopdagin Indramayu.
Salah satu PTT dari BPBD Indramayu, Abdurakman mengatakan, kedatangan mereka ingin menanyakan konfirmasi ke Adbang perihal konfirmasi sebelumnya yang dilakukan para PTT di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indramayu.
"Karena dari keterangan BKPSDM itu harus berdasarkan rujukan dari Adbang kalau ingin di data," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.
Baca juga: Honorer di Garut Jadi Pengedar Sabu-Sabu, Beraksi Pakai Motor Dinas untuk Kelabui Polisi
PTT lainnya, Ismail Husni menambahkan, terkait pendataan mereka, para PTT yang datang hari ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Berbagai upaya pun sebelumnya sudah dilakukan untuk memperjuangkan status kepegawaian mereka, mulai dari audiensi dengan BKPSDM hingg DPRD Indramayu.
Hanya saja kepastian kepegawaian mereka tetap belum ada kejelasan.
Padahal kata Ismail Husni, para PTT yang hari ini melakukan audiensi sudah memenuhi persyaratan.
Yakni sudah bekerja kurang lebih 2 tahun ke atas dan sumber pendapatannya selama ini di biayai oleh APBD.
Hal tersebut sudah memenuhi syarat regulasi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
"Saya sudah bekerja dari 2015 dan sampai saat ini masih aktif," ujar dia.
Sementara itu, Kabag Adbang Pemda Indramayu, Pedy Chrisnaedy mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari para PTT yang hari ini datang.
Adbang pun akan mencoba melakukan koordinasi dan konfirmasi dahulu dengan BKPSDM Indramayu perihal permasalahan tersebut.
"Karena kami tidak bisa memutuskan secara sepihak. Oleh karenanya, kami saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak lain, dalam hal ini BKPSDM," ujar dia.