BLT

BLT Rp 600 Ribu untuk Karyawan Swasta Cair Akhir Agustus 2020, Begini Cara Cek Namamu di BPJamsostek

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi uang

TRIBUNCIREBON.COM- Presiden Joko Widodo atau Jokowi awalnya bakal menyerahkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) atau subsidi gaji kepada karyawan swasta 25 Agustus.

//

Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pencairan BLT batal dilakukan 25 Agustus.

Menaker menyebut, data dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek akan divalidasi lagi.

Menteri Ketenagakerjaan ( MenakerIda Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah untuk 15,7 juta pekerja yang dijadwalkan pada 25 Agustus  tertunda penyalurannya.

Dengan alasan, data yang diserahkan oleh BPJamsostek kepada pemerintah sebanyak 2,5 juta nomor rekening pekerja yang tervalidasi harus dilakukan kembali pengecekan.

• Saksikan Langsung Putrinya Diperkosa Saudara Sendiri, Pria di Indramayu Murka dan Caci Maki Pelaku

• Kasus Covid-19 Jakarta 34 Ribu, Pakar Epidemiologi Bocorkan Pergub Anies Baswedan Hanya Formalitas

"Kalau dijuknisnya (petunjuk teknis) waktu paling lambat 4 hari untuk melakukan check list.

Jadi 2,5 juta (pekerja batch pertama ) kami mohon maaf butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," katanya di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Kendati tertunda, Ida tetap memastikan penyaluran subsidi gaji untuk tahap pertama sebanyak 2,5 juta pekerja bakal disalurkan akhir Agustus ini.

"Kami butuh waktu 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit.

Kami memang menargetkan bisa dilakukan transfer itu dimulai dari akhir bulan Agustus ini," ucapnya.

Untuk total nomor rekening pekerja yang telah melaporkan kepada BPJamsostek hingga hari ini tercatat sebanyak 13,7 juta.

• Sutardi Sedih Sapi Miliknya Mati Terpanggang, Kandang Sapinya Terbakar Hingga Rata dengan Tanah

Masih tersisa 2 juta rekening lagi yang masih dalam proses.

"Calom penerima subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan tadi Pak Dirut (BPJamsostek) menyampaikan rekening yang sudah masuk 13,7 juta.

Masih ada dua juta lagi yang masih dalam proses. Karena datanya itu masih membutuhkan validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Halaman
123

Berita Terkini