Tak Terima Prabowo Dibilang Lembek Tangani China di Natuna, Dahnil: PKS Ingin Men-down Grade Menhan
Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal sikap Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) terhadap Prabowo atas persoalan klaim China terhadap Perairan Natuna.
//
Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.
"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter resminya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengkritik sikap Menteri Perthanan Prabowo yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
Hal itu menyusul pernyataan Prabowo saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
Saat itu, menurut dia, Prabowo menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai.
Tak sampai di sana, Prabowo juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia.
Sementara itu, Dahnil Anzar menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior.
Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ucap dia.
Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati.
Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.
Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.
Selain itu, untuk mengamankan perairan Natuna, akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif.
