Warga Argasunya Cirebon Minta Gubernur Dedi Mulyadi Turun Tangan Atasi Pencemaran TPA Kopi Luhur
Puluhan warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Puluhan warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (11/8/2025).
Mereka menuntut penanganan serius persoalan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur.
Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Gugatan Rakyat Cirebon (GRC) datang membawa air lindi dari TPA Kopi Luhur.
Air berwarna hitam pekat itu mereka gunakan untuk mengecat tembok bertuliskan “Kantor Wali Kota Cirebon” sebagai simbol protes.
Baca juga: Pengamat Sebut Pemkot Cirebon Abai Atasi Masalah TPA Kopi Luhur: Jangan Asal Pembenaran
Salah satu peserta aksi sekaligus Ketua RT 04 Kampung Kalilunyu, Asep Hidayatullah, mengatakan aksi ini dilakukan karena upaya bertemu langsung dengan Wali Kota selalu menemui jalan buntu.
"Kami sudah berkali-kali mencoba bertemu Pak Wali, tapi selalu deadlock."
"Alasannya selalu keluar kota. Kami ingin beliau mau bicara langsung dengan warga,” ujar Asep di sela aksi, Senin (11/8/2025).
Asep juga mengimbau Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun langsung melihat kondisi TPA Kopi Luhur.
Menurutnya, aspirasi warga selama ini seperti tak pernah sampai ke pemerintah provinsi.
“Kami juga mengimbau Kang Dedi Mulyadi segera turun ke TPA Kopi Luhur. Karena seolah-olah informasi dari warga Argasunya terkait keluhan ini tidak sampai ke provinsi."
"Tolong teman-teman media bantu sampaikan, supaya beliau mengambil sikap. Bertemu Pak Wali saja sulitnya minta ampun,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, air lindi yang dibawa ke Balai Kota berasal dari kolam penampungan yang sempat jebol.
Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Kabupaten Kuningan Masuk Kota tak Layak Anak, Jawa Barat Berstatus Provila
Kondisi itu, kata dia, baru dibenahi setelah Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi.
“Makanya kami minta kementerian menurunkan auditor untuk memeriksa, sudah benar atau belum penanganannya,” jelas dia.
Kejari Cirebon Cari Tahu Keterlibatan DPRD Aktif di Kasus Gedung Setda, Begini Kata Kasi Intel |
![]() |
---|
Pesisir Kesenden-Kejawanan Cirebon Dilirik Investor, Mau Jadi Kebun Kelapa Thailand dan Wisata Laut |
![]() |
---|
Canggih! Alat Water Treatment BPBD Cirebon Bisa Ubah Air Kotor dan Air Laut Layak Dikonsumsi |
![]() |
---|
Pohon Kelengkeng Usia 400 Tahun di Goa Sunyaragi Cirebon Tumbang, Situs Candi Bentar Nyaris Tertimpa |
![]() |
---|
Cirebon Andalkan 4 Keraton dan Museum Topeng Jadi Magnet Wisata, Effendi Edo Singgung Identitas Kota |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.