Tolak Dialihkan ke Pemprov Jabar, Bupati Kuningan Tegaskan RSUD Linggajati Tetap Dikelola Pemkab

TRIBUNCIREBON. – Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa pengelolaan RSUD Linggajati akan tetap berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kuningan, meski ada desakan dari legislatif agar rumah sakit tersebut dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Manajemen RSUD Linggajati akan kami pertahankan di bawah pengelolaan Pemkab Kuningan. Banyak aset daerah berada di kawasan rumah sakit, sehingga sayang jika diserahkan ke provinsi,” ujar Dian, Selasa (12/8/2025).

Dian menyebut, insiden dugaan kelalaian medis yang mengakibatkan kematian bayi beberapa waktu lalu akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan.

Baca juga: DUH, ANJLOK LAGI Harga Emas Antam Hari Ini di Bandung dan Cimahi Kembali Merosot Jadi Segini

Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD Kuningan mengusulkan pengalihan pengelolaan RSUD Linggajati ke Pemprov Jabar. Anggota DPRD Kuningan dari PKS, Kang Yaya, menilai langkah ini perlu demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ia mencontohkan Kabupaten Indramayu yang sudah menyerahkan pengelolaan salah satu rumah sakitnya ke provinsi.

Menurut Yaya, setidaknya ada tiga alasan pengalihan pengelolaan:

1. Status lahan belum jelas sehingga menghambat pengembangan dan akreditasi rumah sakit.
2.  Sarana-prasarana tertinggal dibanding RS regional lain, sementara APBD Kuningan terbatas untuk menutup kebutuhan investasi.
3. Kekurangan dokter spesialis yang memaksa pasien dirujuk ke luar daerah.

Baca juga: Ramai Soal Pemekaran Wilayah, Anggota Komisi I DPRD Jabar Toto Suharto: Harus Ada Kajian Mendalam

Sebelumnya, muncul aspirasi atau upaya fraksi PKS DPRD Kuningan meminta agar pengelola RSUD Linggajati di kelola oleh pemerintah Provinsi Jabar. Hal ini mendapat tanggapan dari Politisi PAN Jabar, Toto Suharto saat ditemui di agenda Sosialisasi Perda Jabar di Kecamatan Ciawigebang, Minggu (10/8/2025). 

Toto mengungkap sangat mendukung usulan pengelola lembaga kesehatan daerah oleh Provinsi Jabar. "Karena, pemenuhan pelayanan masyarakat dari sektor kesehatan ini menjadi prioritas kerja Pak Gubernur," katanya.

Baca juga: Resmi Eks Penyerang Persib Bandung Direkrut Persis Solo, Bisa Debut Saat Lawan Persija Jakarta

Terbukti dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jabar, kata Toto mengungkap KDM atau Gubernur Jabar ini cenderung alias lebih fokus dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. "Jadi, sewaktu Sidang  paripurna. Kami mendengar langsung bahwa prioritas pemerintah KDM lebih fokus pelayanan medis atau kesehatan dan pendidikan," katanya. 

Selain itu, kata Toto mengungkap alasan mendukung terhadap pengelola RSUD Linggajati segera dilakukan oleh pemerintah  Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: DUH, ANJLOK LAGI Harga Emas Antam Hari Ini di Bandung dan Cimahi Kembali Merosot Jadi Segini

"Karena melihat kondisi anggaran daerah berkurang nyaris tidak ada. Nah, daripada terbengkalai dengan biaya operasional pelayanan medis, baiknya Provinsi Jabar melakukan pengelolaan," ujarnya.

Sekedar informasi, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan secara tegas mengusulkan agar pengelolaan RSUD Linggajati dialihkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).