BIJB Kertajati Bakal Buka Lima Rute Penerbangan Domestik dan Bangun Pondok Asrama Haji di Bandara

Saat ini, masih dilakukan pengkajian apakah akan menggunakan Islamic Centre yang ada di Indramayu atau membangun pondok untuk jamaah di area Bandara. 

“Ini lagi kita kaji mana yang paling efektif. Kalau dibangun di area Bandara, maka dibutuhkan Rp 300 miliar untuk membangun asrama atau pondok haji. Kedua, masih ada runway yang harus kita perkuat dan itu nilainya Rp 60 miliar,” ucapnya. 

“Jadi, dua hal itu yang harus ditempuh. Tetapi dibalik itukan harus ada siklus yang jalan dulu tuh, sebelum nanti nunggu haji dan umrah, pesawat besar. Maka tadi saya bersama Bu Susi memutuskan, Susi Air di Kertajati terbang lagi dengan lima rute. Jadi, saya ingin mencoba keduanya, sebelum membangun yang besar kita mulai dulu yang kecil,” katanya.

Sementara terkait pembatalan investasi Pemkab Majalengka di BIJB Kertajati, Dedi mengaku tidak tahu. Bahkan, Dedi ragu Pemkab Majalengka memiliki anggaran Rp150 miliar untuk investasi BIJB Kertajati. 

“Ya, tidak apa-apa investasi saja. Tapi saya agak ragu Pemkab punya Rp150 miliar untuk investasi di situ. Sampai hari ini, yang saya tahu adalah Pemprov Jabar berencana untuk membangun pondok asrama haji di dalam bandara, tapi nanti kita lihat,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkab Majalengka batal menginvestasikan dana cadangan investasi sekitar Rp150 miliar ke BIJB Kertajati. 

Bupati Majalengka, Eman Suherman, membenarkan rencana pencabutan investasi tersebut. Ia menyebut, stagnasi BIJB menjadi alasan kuat Pemda mempertimbangkan ulang komitmennya. 

“Kenapa kita tarik? Karena memang BIJB belum menggeliat dan belum memungkinkan menghasilkan profit ke kita,” tegas Eman. 

Meski Perda-nya sudah tidak berlaku sejak 2018, Eman memastikan dana tersebut tersimpan aman dan terus berkembang karena ditempatkan di instrumen berbunga. 

“Tapi uangnya tetap aman tersimpan di bank. Karena ada bunga setiap tahun, sekarang nilainya naik, mungkin sudah jadi Rp171 miliar,” ujarnya. 

Pemda berencana mengalihkan dana tersebut untuk pembiayaan berbagai program pembangunan yang lebih mendesak. Namun, penggunaannya tetap menunggu persetujuan resmi dari DPRD. 

“Nanti uang itu kami akan gunakan untuk infrastruktur, sosial, atau ekonomi di Kabupaten Majalengka. Tapi tentu harus menunggu persetujuan dari Dewan,” ujar Eman. (*)