Potret Kursi Pejabat Kosong saat Sidang Paripurna DPRD Kuningan, Wakil Ketua DPRD Buka Suara

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Kekosongan kursi pejabat pemerintah Kuningan saat berlangsung Sidang Paripurna KUA PPAS 2025 mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Saw Tresna Septiani.

"Kami sangat prihatin kepada sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meninggalkan ruang sidang saat Rapat Paripurna DPRD masih berlangsung," kata SAW Tresna yang juga Politisi Golkar Kuningan, Rabu (25/6/2025).

Diketahui agenda paripurna tersebut membahas dua hal penting, yakni pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, serta pengambilan keputusan atas KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Tangis Haru Iringi Penutupan Pesantren Kilat ABH di Cirebon, Kapolresta: Jangan Jadi Penonton

"Bukan soal menyepelakan atau tidak, tapi ini soal kedisiplinan. Kalau memang sudah diundang untuk menghadiri rapat paripurna, seharusnya ikut dari awal sampai akhir dan jangan meninggalkan sidang sebelum tuntas,” katanya.

Melihat kehadiran para pejabat dalam sidang resmi semacam ini adalah bentuk penghormatan kepada lembaga legislatif, serta penting untuk memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah kebijakan daerah.

"Kami sudah menyampaikan langsung kepada Wakil Bupati agar hal seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Apalagi ini momen penting yang semestinya diikuti oleh seluruh pejabat SKPD,” ujarnya.

Baca juga: Setelah Provinsi Sunda Pakuan, Kini Muncul Wacana Provinsi Sunda Caruban, 5 Kota Lepas dari Jabar?

Sementara Sidang Paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih, dan dihadiri puluhan anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati Kuningan, Hj Tuti Andriani.

Masih ditempat sama, keluarnya opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi sorotan tajam Fraksi PKS DPRD Kuningan.

Melalui juru bicaranya, Wawan Romliansah, Fraksi PKS menyampaikan kritik keras dan mendesak langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menjawab temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Baca juga: Setelah Provinsi Sunda Pakuan, Kini Muncul Wacana Provinsi Sunda Caruban, 5 Kota Lepas dari Jabar?

"Kami menilai ini bukan sekadar penurunan opini, tapi peringatan serius akan adanya kelemahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah. 

Setelah 10 tahun berturut-turut meraih WTP, capaian WDP ini jelas kemunduran,” kata Wawan Romliansah.

Dalam LHP BPK Nomor 15.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025, lanjutnya, disebutkan sejumlah temuan penting. Antara lain ketidaksesuaian realisasi belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp505,32 juta, serta kekurangan volume dua paket pekerjaan senilai Rp37,3 juta.

Baca juga: Tangis Haru Iringi Penutupan Pesantren Kilat ABH di Cirebon, Kapolresta: Jangan Jadi Penonton

Pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda sebesar Rp370,4 juta. Penggunaan kas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya di BLUD RSUD 45 Kuningan mencapai Rp4,19 miliar.

"Kami meminta Pemda Kuningan menyampaikan secara terbuka kepada publik penyebab utama WDP ini. Harus ada langkah korektif yang nyata, termasuk peningkatan kualitas laporan keuangan, transparansi belanja, dan akuntabilitas pengelolaan aset,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti kelemahan dalam proses penganggaran, yang dinilai tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara terukur.

"Kami mendorong agar TAPD lebih cermat dalam menyusun APBD dan APBD Perubahan, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya. (*)