Pemilik Tambang di Cipanas Cirebon Bantah Dituding Ilegal, Sebut Izin Lengkap & Sedang Diperpanjang

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Pemilik usaha tambang galian C di Blok Curug Dengkak, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, angkat bicara setelah lokasi usahanya didatangi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dituding sebagai tambang ilegal.

Pemilik tambang, Subhan, menyampaikan keberatannya atas tudingan tersebut.

Ia menegaskan, tambang yang dikelola oleh CV Bukit Aden sudah mengantongi izin resmi, baik dari sisi produksi maupun lahan.

Baca juga: Sempat Diduga Legal, Tambang di Beber Cirebon Ternyata Izinnya Tak Lengkap: 3 Ekskavator Terjaring

“Perlu diketahui bersama bahwa usaha tambang galian C milik kami yang berada di Blok Curug Dengkak, Desa Cipanas, yang dikelola oleh CV Bukit Aden, sudah memiliki legalitas, baik dari sisi produksi yaitu Izin Usaha Pertambangan hasil produksi maupun dari sisi lahan."

"Kami sudah memiliki surat persetujuan penggunaan kawasan hutan yang rilis pada tahun 2022 dan berakhir pada September 2025 ini."

"Saat ini, kami sedang menempuh proses perpanjangan,” ujar H. Subhan melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Sabtu (21/6/2025). 

Ia juga menyayangkan langkah Forkopimda yang menurutnya terlalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakan tanpa pendalaman terlebih dahulu.

“Tindakan yang dilakukan oleh Forkopimda terkesan terburu-buru tanpa melalui pendalaman."

"Hal itu dibuktikan dengan adanya pemberian garis polisi di lokasi tambang dan alat berat milik kami,” ucapnya.

Menurutnya, saat sidak dilakukan, tidak ada aktivitas penambangan karena pihaknya sudah lebih dulu menghentikan kegiatan setelah menerima Surat Peringatan 1 (SP1).

“Saat sidak dilakukan memang tidak ada aktivitas penambangan, hanya ada perbaikan jalan saja."

"Kami patuh terhadap aturan dan hukum, karena per tanggal 12 Juni 2025 kami sudah mendapat SP1."

"Untuk itu kami menghentikan aktivitas penambangan,” jelas dia.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum peristiwa longsor di Gunung Kuda, perusahaannya telah melalui proses perizinan sesuai prosedur di tingkat kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Transfer Liga Inggris: Liverpool Rekrut Pemain Gacor, Saingan Mo Salah Dibanderol Rp 2,2 T

“CV Bukit Aden sudah melakukan proses izin penambangan melalui ESDM Kabupaten Cirebon dan ESDM Provinsi."

"Artinya, secara prosedur administratif sudah dilakukan,” katanya.

Namun, Subhan mengaku menghadapi kendala saat proses pengunggahan dokumen ke sistem OSS.

“Dokumen yang di-upload di OSS sudah tertahan hampir dua bulan dengan status ‘menunggu’. Kami sudah dua kali mencoba, hasilnya tetap sama."

"Kami tidak tahu apakah ini karena sistem yang kurang baik atau memang ada permainan. Dokumen itu tinggal di-submit,” ujarnya.

Ia berharap, agar Pemprov Jabar melakukan evaluasi ulang atas kebijakan penutupan tambang di wilayah Jawa Barat.

“Tidak semua tambang itu ilegal. Jadi tolong dikaji ulang dan berikan solusinya segera. Jangan kami digantung tanpa ada kejelasan,” ucap Subhan.

Sebelumnya, Forkopimda Kabupaten Cirebon melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang tersebut pada Rabu (19/6/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyatakan, pihaknya menemukan aktivitas tambang yang belum mengantongi izin lengkap.

“Kami menyayangkan masih adanya praktik tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Agus.

Forkopimda langsung mengambil langkah penghentian aktivitas tambang dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penambangan tanpa izin.

Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni membenarkan bahwa lokasi tersebut dikelola oleh CV Bukit Aden dan menyebut perusahaan itu belum memiliki izin lengkap untuk beroperasi.

“Perizinannya belum lengkap, jadi perusahaan ini belum boleh melakukan aktivitas penambangan,” ucap Sumarni.

Sebagai bentuk penegakan hukum, polisi memasang garis polisi (police line) di area tambang dan menyita sejumlah alat berat yang masih berada di lokasi.