Bupati Indramayu Lucky Hakim dan DPRD Indramayu Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Hadapan KPK

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Lucky Hakim menegaskan komitmennya dalam pencegahan korupsi.

Komitmen yang sama juga ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin.

Komitmen tersebut mereka tuangkan dalam penandatanganan anti-korupsi di Gedung Pakuan Bandung dan disaksikan pula oleh KPK, Rabu (4/6/2025).

Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyampaikan, Pemkab Indramayu akan terus berbenah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih.

Ia juga mengapresiasi pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPK guna mencegah terjadinya praktik korupsi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Kami komitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu ini. Dengan menggandeng KPK dan pendampingan semoga terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik," ujar Lucky Hakim.

Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin mengatakan, sama seperti eksekutif, pihaknya di legislatif pun punya komitmen antikorupsi yang sama.

DPRD Indramayu akan selalu mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi, seperti dari sisi transparansi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

"Lembaga DPRD akan memaksimalkan fungsinya terutama di fungsi penganggaran dan juga pengawasan bagi pemerintah daerah. Kami terus bersinergi agar bisa berjalan maksimal," ujar dia.

Penandatanganan komitmen anti korupsi tersebut turut disaksikan pula oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam amanahnya, Dedi mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Pencegahan korupsi ini harus dimulai dari perencanaan. Selanjutnya perencanaan harus menghasilkan outcome yang maksimal sehingga bisa berjalan efektif dan efisien. 

"Audit investigatif harus terus dilakukan terutama pada sektor perencanaan. Perhatikan juga outcome-nya," ujar dia.

Kegiatan ini diketahui merupakan bagian dari agenda KPK dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas korupsi. 

Selain diberikan pengarahan, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara KPK, Pemkab Indramayu, dan DPRD dalam implementasi upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Baca juga: Diskopdagin Indramayu Minta Masalah Tabungan Macet KSP Mitra Jasa dengan Nasabah Cepat Diselesaikan