DPRD Kuningan Sepakat Bentuk Tim Investigasi Longsor Cilengkrang, ''Jangan Buru-buru Menyimpulkan''

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai 

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy menyetujui pembentukan tim investigasi longsor di kawasan Wisata Curug Cilengkrang.

"Kami meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan penyebab terjadinya longsor di jalur wisata alam Lembah Cilengkrang, Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya," kata Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan kepada wartawan, Senin (20/5/2025). 

Zul mengatakan untuk dilakukan investigasi menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten, DPRD, dinas teknis, aparat kepolisian, hingga TNI.

"Kami menilai langkah itu penting agar penanganan dilakukan secara tepat dan tidak saling menyalahkan. Kita belum bisa menjustifikasi bahwa ini akibat kelalaian perusahaan wisata. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Kita tunggu dulu kajian dari TNGC dan Dinas Lingkungan Hidup seperti apa,” ujarnya.

Disamping itu, Zul mendorong adanya evaluasi terhadap keberadaan tempat-tempat wisata yang berada di kawasan kaki Gunung Ciremai.

Terutama yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan.

"Ya, kami juga menekankan pentingnya upaya pemulihan ekosistem. Kalau memang perlu ada teguran, ya tegur. Perusahaan-perusahaan wisata juga harus ikut menjaga ekosistem," katanya.

Zul mengatakan, dalam permalasahan ini belum sempat berkomunikasi langsung dengan Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar.

Namun rencananya, akan digelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas langkah lanjut penanganan bencana dan upaya mitigasi ke depan.

"Besok kita rapat dengan Forkopimda. Terkait semuanya ya (tidak hanya soal kejadian longsor Cilengkrang)," ujarnya.

Peristiwa longsor yang terjadi di kawasan Wisata Alam Curug Cilengkrang di Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya, mendapat tanggapan dari mantan Ketua DPC Gerindra Kuningan Dede Ismail. 

"Atas kejadian longsor, harusnya dibentuk tim investigasi gabungan antara Dinas LH, DPKPP, BPBD, BTNGC, dan SKPD lainnya. Termasuk dari pemerintahan provinsi atau pun Kementerian Lingkungan Hidup," kata Dede Ismail saat menyampaikan keterangan kepada wartawan, Senin (19/5/2025). 

Melihat kejadian hingga ancaman bencana alam terjadi lebih besar, Deis sapaan akrab Politisi Gerindra ini meminta Bupati segera mengambil tindakan, jangan pandang bulu.

Siapa pun yang melanggar aturan harus ditindak.