Jajaran DPD NasDem Indramayu Resmi Dilantik, Lucky Hakim Ditunjuk Jadi Ketua Periode 2025-2030

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Lucky Hakim resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai NasDem Indramayu periode 2025-2030.

Selain Lucky Hakim, Sri Wahyuni Utami Herman juga dilantik sebagai Sekretaris DPD NasDem Indramayu, serta sejumlah jajaran pengurus lainnya.

Pelantikan tersebut diketahui dilakukan langsung oleh Ketua DPW NasDem Jabar, Mamat Rachmat dan disaksikan oleh Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Saan Mustopa.

Usai resmi dilantik, Lucky langsung mengucapkan terima kasih terutama kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh atas kepercayaan yang diberikan kepadanya tersebut.

Baca juga: Lucky-Syaefudin Luncurkan 14 Program Percepatan Untuk Wujudkan Aspirasi Dari Masyarakat Indramayu

Ia pun berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan dengan sebaik mungkin.

“Alhamdulillah sekarang sudah dilantik semua, pengurusnya juga lengkap,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (18/5/2025).

Dalam salah satu amanahnya, Surya Paloh memberikan amanah agar Lucky bisa mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan partai.

Apalagi status Lucky Hakim sendiri sekarang ini adalah Bupati Indramayu. 

Selain masyarakat, Lucky juga harus mampu mengayomi dan membina partai-partai lain yang ada di Indramayu untuk bisa saling bergandengan tangan.

“Ini merupakan suatu tanggung jawab yang memang harus bisa diemban dengan sangat bijak. Tidak boleh mementingkan partai sendiri berlebihan sampai mendzolimi atau mengesampingkan kepentingan partai yang lain,” ujar dia.

Baca juga: Respons Bupati Indramayu Lucky Hakim Soal Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Lebih lanjut, Lucky Hakim juga mengajak kepada rekan sesama partai politik di Indramayu untuk bergandengan tangan.

Ia punya keyakinan, meski terdapat banyak partai di Indramayu tapi tujuan semua partai terap sama, yakni demi membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pada hakikatnya, meskipun partai berada dalam koalisi, fungsi kedewanan harus tetap berjalan, termasuk fungsi pengawasan dan penganggaran. Tentu saja, kami menerima kritik yang membangun dan konstruktif, kritik yang tujuannya adalah untuk memberikan masukan yang lebih baik, bukan sekadar kritik politik yang berintrik," ujar dia.