Komnas PA Soroti Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah: Perencanaan dan Regulasi Harus Matang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) menyoroti program pendidikan militer bagi siswa bermasalah atau nakal yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua Komnas PA, Diah Puspitasari Momon, mengatakan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan sepuluh hak dasar anak.

Di antaranya, hak untuk hidup, bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, makanan, rekreasi, kebangsaan, dan kesetaraan.

Baca juga: 5 Syarat Remaja yang Bakal Dikirim Dedi Mulyadi untuk Wajib Militer

Bahkan, menurut dia, anak berhadapan dengan hukum (ABH) juga harus dikembalikan ke orang tua sesuai amanat Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.

"Kami menilai, kebijakan ini sebelum diterapkan harus dipertimbangkan dulu secara matang dari sisi regulasinya, termasuk kategori anak nakal seperti apa," ujar Diah Puspitasari Momon saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Jumat (2/5/2025).

Pihaknya pun menyoroti pola pendidikan militeristik seperi program pendidikan militer bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat di Jawa Barat tersebut dikhawatirkan malah memicu polemik.

Ia mengatakan, terdapat alternatif lain untuk mendisiplinkan siswa bermasalah, misalnya, dimasukkan ke pondok pesantren, dan mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah.

Pasalnya, salah satu peran guru BK ialah membantu siswa di berbagai aspek pembelajaran dari mulai akademik maupun pribadi, sehingga perannya dapat dimaksimalkan.

"Jangan sampai hanya gara-gara presidennya (dari militer) semua harus dimiliterisasi, karena kami melihat dalam program ini kesannya seperti itu (militerisasi)," kata Diah Puspitasari Momon.

Namun, Diah mengakui, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah itu cukup bagus meski belum mengetahui secara detail terkait program yang dicanangkan Pemprov Jabar itu.

Baca juga: Calon Haji Asal Cirebon Wafat di Asrama Haji Indramayu, Istri dan Anak Iringi dengan Seragam Haji

Ia menyampaikan, sisi positif dari program tersebut ialah dapat mendisiplinkan dan membuat siswa yang dinilai bermasalah atau nakal menjadi lebih mandiri.

Pihaknya mengingatkan jika program yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang maka dampaknya pun kurang maksimal.

Selain itu, ia juga mengapresiasi semangat Dedi Mulyadi dalam mencari solusi dalam menginisiasi pendidikan karakter bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat.

"Kalau langkahnya terburu-buru berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi anak-anak, karena yang terbaik adalah sesuai keinginan anak itu," ujar Diah Puspitasari Momon.