Polemik Ijazah Jokowi, Kagama Cirebon Singgung Ganjar Pranowo: Harusnya Bisa Lebih Peduli

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo terus menuai sorotan. 

Kali ini, kritik datang dari Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, yang menyayangkan sikap mantan Ketua Umum Kagama, Ganjar Pranowo, yang memilih bungkam atas kasus tersebut.

Heru mengaku menerima banyak pertanyaan dari media dan rekan-rekannya setelah Ganjar memberikan pernyataan yang terkesan enggan ikut campur dalam polemik ijazah Jokowi.

Baca juga: Polemik Ijazah Jokowi Memicu Perdebatan, Alumni UGM di Cirebon Angkat Bicara

“Ya baik, saya mau komentari komentar dari Pak Ganjar yang cukup viral, sehingga banyak wartawan dan teman-teman saya hubungi saya terkait press rilis Kagama Cirebon kemarin bersama Mas Rismon,” ujar Heru kepada Tribun, Sabtu (26/4/2025).

Menurut Heru, sebagai mantan Ketua PP Kagama selama dua periode dan alumni UGM, Ganjar seharusnya bisa bersikap lebih peduli.

“Kita cukup kecewa karena yang kita inginkan, sebagai alumni seperti rilis kita sebelumnya, harus peduli, harus memberikan dukungan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hal ikhwal yang berkaitan dengan UGM dan alumni,” ucapnya.

Heru menilai sikap diam Ganjar justru kontra produktif dan tidak memberikan solusi atas keresahan masyarakat.

“Kalau kita cermati dari video-video di media massa, Pak Ganjar dalam 'suaranya' tidak menjawab atau ngeles. Apa yang kita harapkan dari sosok yang pernah menjadi ketua PP Kagama dua periode?” jelas dia. 

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa polemik ijazah Jokowi sudah menimbulkan tekanan negatif terhadap UGM dan para alumninya.

Ia meminta semua pihak, termasuk rektorat UGM dan Presiden Jokowi, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara ilmiah dan terbuka.

“Kita ingin duduk bareng. Untuk memastikan apa yang menjadi polemik, menjadi kekhawatiran masyarakat, menjadi kerugian masyarakat, kita jawab bareng-bareng secara tuntas dan komprehensif,” katanya.

Baca juga: Mahasiswa Cirebon Bentangkan Spanduk “Negara Pesenan Jokowi, PPN 12 Persen”, Bertahan 3 Jam

Heru juga menyinggung pernyataan Rektorat UGM pada 15 April 2025 yang menyatakan Jokowi adalah alumni, namun menurutnya belum mampu meyakinkan publik.

“Pernyataan itu belum bisa maksimal, belum bisa menyimpulkan bahwa UGM dan ijazah Jokowi betul-betul berakhir berpolemik. Kita ingin luruskan ini secara bersama,” ujarnya.

Ia pun menyerukan adanya ruang akademik dan kompromi antara alumni, rektorat dan semua pemangku kepentingan untuk mengakhiri polemik ini secara damai.

“Kalau klasifikasi ijazah Pak Jokowi nantinya mengandung konsekuensi hukum, ya kita serahkan ke ranah hukum."

"Tapi tanggung jawab moral dan akademik tetap harus kita jaga,” ucap Heru. 

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya lebih memilih membahas isu-isu penting seperti ekonomi, kesehatan dan lingkungan ketimbang menanggapi polemik ijazah Jokowi.