Grab Belum Beri Keputusan, Ojol Cirebon Ancam Unjuk Rasa Bersama Ojol Indramayu-Kuningan-Majalengka

Menurut Yessy, seluruh kebijakan Grab harus melalui proses tinjauan menyeluruh di tingkat pusat.

"Enggak cuma mitra (driver ojol), tapi juga mitra kerja dan konsumen. Jadi semuanya harus dievaluasi dulu oleh pusat,” ucapnya.

Terkait tuntutan pengembalian tarif GrabBike Hemat dari Rp 13.000 menjadi Rp3.000, Yessy menegaskan bahwa harga Rp 3.000 hanya berlaku sebagai harga promosi.

“Sejak awal mitra pun sudah tahu bahwa Rp3.000 itu bukan harga selamanya. Itu harga promosi, dan sudah dijelaskan di aplikasi,” jelas dia.

Baca juga: Driver Ojol Cirebon Kecewa Wali Kota dan DPRD Tak Hadir Saat Ada Unjuk Rasa, Koordinator Ungkap Ini

Sebelumnya pada Selasa (15/4/2025), ribuan ojol melakukan aksi unjuk rasa.

Diawali berkumpul di depan pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, massa lalu bergerak menuju kantor Grab di kawasan ruko CSB Mall dan berakhir di Kantor Wali Kota Cirebon di Jalan Siliwangi.

Di depan kantor Grab, massa sempat membakar ban sebagai bentuk protes.

Mereka juga mencoba masuk ke halaman Kantor Wali Kota, namun dihadang aparat kepolisian dan petugas Dishub.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas.

Koordinator aksi, Tryas, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemkot dan DPRD yang tidak menemui massa.

"Ya, saya ucapkan, aksi pada hari ini adalah kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya di Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon karena tidak bisa hadir di tengah kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," kata Tryas.

Tryas menegaskan, aksi tersebut bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan karena tekanan ekonomi yang semakin berat.

"Potongan dari aplikator bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10 persen. Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver," ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya keterlibatan pemerintah dalam menyaring kebijakan aplikator.

“Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke pemerintah daerah."

“Kami ingin bertemu langsung dengan Wali Kota, Ketua DPRD, dan Kapolres Cirebon untuk menyampaikan aspirasi kami,” ucap Tryas.