Terancam Kehilangan Luas Wilayah 8.274 Kilometer Persegi, 7 Kecamatan di Kutai Barat Jadi DOB

TRIBUNCIREBON.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat umum (hearing) terkait rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya, Rabu (22/1/2025).

Rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi DPRD Kutai Barat ini dihadiri oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat, diwakili oleh Asisten II Setkab Kubar, H. Rakhmat, Kepala Dinas Perhubungan, Nopandel, serta Camat dari beberapa kecamatan seperti Penyinggahan, Muara Pahu, Bentian Besar, Muara Lawa, dan Petinggi Bekokong, serta perwakilan masyarakat.

Ketua Forum Pemekaran DOB Benua Raya, Arlie Laman, menyampaikan mereka telah menerima rekomendasi dari Bupati Kutai Barat sebagai bahan pengajuan ke pemerintah pusat dan kini tengah menunggu rekomendasi dari DPRD Kutai Barat.

Baca juga: Membentang Sepanjang 121,75 Kilometer, Tol Trans Jawa Melintasi Kecamatan Kuwarasan Kebumen

“Kami sudah mendapat rekomendasi dari Bupati, saat ini tinggal meminta rekomendasi dari DPRD,” ujar Arlie.

Forum Pemekaran ini sudah mendapat dukungan penuh dari tujuh kecamatan yang meliputi Bongan, Penyinggahan, Muara Pahu, Jempang, Siluq Ngurai, Muara Lawa, dan Bentian Besar, dengan luas wilayah mencapai 8.274 km2; dan jumlah penduduk lebih dari 53.000 jiwa.

Selain itu, hasil penjaringan aspirasi menunjukkan bahwa 87,34 persen kepala desa dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di tujuh kecamatan tersebut mendukung pembentukan DOB ini.

Profesor Paulus Matius dalam kajian yang disampaikan menyatakan pemekaran ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Baca juga: Harga Emas Antam dan UBS di Jogjakarta Hari Ini 30 Januari 2025 Kompak Turun, 1 Gram Tembus Segini

Dengan posisi strategisnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Benua Raya diharapkan dapat mendukung konsep kota pintar yang akan diterapkan di IKN.

“Jika IKN menjadi kota pintar, maka daerah penyangganya juga harus pintar. Jangan sampai tertinggal,” ujar Profesor Paulus.

Menurutnya, pembentukan DOB ini juga dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Benua Raya juga memiliki potensi unggulan dalam sektor perkebunan, pertambangan, perikanan, seni, dan budaya lokal yang dapat menjadi kekuatan ekonomi wilayah ini, terutama sebagai penyangga IKN yang berorientasi pada megawisata.

Baca juga: Penghubung Bandara Dhoho Kediri, Proyek Strategis Nasional Tol Trans Jawa Membabat 3 Kecamatan

Forum Pemekaran Benua Raya berharap DPRD Kutai Barat dan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap usulan ini, yang diharapkan dapat membuka peluang untuk pembentukan provinsi baru di masa depan, seperti Provinsi Jantung Borneo.

Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Sepe Martinus, yang memimpin hearing tersebut, menyatakan bahwa mayoritas anggota dewan mendukung pemekaran ini.

Baca juga: Harga Emas Antam dan UBS di Kuningan Hari Ini 30 Januari 2025 Kompak Turun, 1 Gram Tembus Segini

“Pada prinsipnya kami di DPRD ini sangat setuju, tinggal forum ini melengkapi kajian akademis dan kajian teknis, nanti kami dari DPRD akan memberikan rekomendasi,” katanya.

Jika pemekaran ini terlaksana, maka Kabupaten Kutai Barat yang saat ini memiliki 16 kecamatan akan berkurang menjadi 9 kecamatan.