Pemda Indramayu Siasati Efisiensi Anggaran, Berhemat dan Cari Skema Agar Pembangunan Tak Terganggu

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pemda Indramayu harus memutar otak menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

Beberapa cara dilakukan, seperti melakukan penghematan hingga menyiasati rapat atau pertemuan.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali mengatakan, beberapa pengeluaran jadi sasaran penghematan.

Seperti sektor pengeluaran rutin rumah tangga hingga perjalanan dinas.

“Kemudian untuk aktivitas lainnya, seperti sosialisasi ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan instruksi dari Presiden, tentu kita akan melakukan penyesuaian,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (14/2/2025).

Syadali tidak memungkiri adanya kebijakan efisiensi ini tentu akan berdampak pada semua sektor roda pemerintahan.

Namun, berbekal pengalaman saat pandemi Covid-19 lalu, pihaknya yakin semua dinas yang ada di Pemda Indramayu bakal cepat beradaptasi.

“Pastinya Pak Prabowo juga adanya kebijakan ini tujuannya agar masyarakat bisa terlayani, masyarakat bisa sejahtera, bisa sehat, bisa cerdas,” ujar dia.

Syadali mengatakan, penghematan sendiri juga akan dilakukan oleh Pemda Indramayu, seperti penghematan listrik dan lain sebagainya.

Namun, di sisi lain, pihaknya memastikan, walau adanya efisiensi anggaran, pembangunan di Kabupaten Indramayu tetap akan jadi prioritas.

Pihaknya pun akan melakukan skema terbaik untuk bagaimana agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan meski adanya keterbatasan-keterbatasan.

“Dengan adanya inpres ini justru kita ditantang untuk bagaimana berinovasi-berimprovisasi terkait apa yang semestinya kita lakukan agar terciptanya efisiensi dan juga efisien, serta efektif juga,” ujar dia.

Syadali menambahkan, dalam melakukan skema ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berjanji untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota.

Seperti perbaikan sekolah yang rusak dan lain-lain.

Pihaknya pun berharap, dengan kolaborasi antar lini pemerintahan ini, efisiensi yang dilakukan tidak sampai berpengaruh terhadap capaian kinerja kerja-kerja pemerintah yang harus dicapai.

“Mudah-mudahan pada akhirnya kebijakan ini bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: SKPD Cirebon Wajib Pangkas Anggaran Buntut Efisiensi, Setda Terbesar Capai Rp 1,9 Miliar