Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon Tertunda, Pemkab Tunggu Juknis dari Pusat

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak hingga memberdayakan UMKM, hingga kini belum dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

Hal ini kontras dengan Kota Cirebon yang telah memulai program tersebut dan menyasar puluhan sekolah.

Salah satu kendala utama adalah belum diterimanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Belum ada petunjuk dan teknis (juknis) dari pemerintah pusat."

"Kalau sudah ada, baru kami akan lakukan pendampingan," ujar Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Viral Ada Sekolah Lakukan Pungli untuk Wadah Makan Bergizi Gratis, Ortu Wajib Bayar Rp 10 Ribu

Wahyu menjelaskan bahwa program MBG sepenuhnya berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Cirebon hanya berperan dalam pendampingan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan juknis.

"Kami hanya bantu koordinasi dan pastikan berjalan sesuai juknis, termasuk soal menu dan penyajian MBG," ucapnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai menegaskan, bahwa hingga kini anggaran untuk MBG belum dialokasikan dalam APBD 2025.

Namun, pihaknya sudah mempersiapkan opsi untuk menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

"Kalaupun nanti akan dilaksanakan, opsinya dari BTT, karena anggaran dari porsi lain sudah dialokasikan semua," jelas Hilmi.

Baca juga: Pedagang Kantin di Kota Cirebon Sebut Makan Bergizi Gratis Bagus, Asal Tak Pengaruhi Penjualan

Program MBG sendiri dirancang untuk memberikan makanan bergizi gratis satu kali per hari yang memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian anak-anak. 

Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah stunting, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain itu, program MBG juga memiliki dampak luas bagi perekonomian daerah.

Jika dijalankan dengan baik, program ini dapat memberdayakan pelaku UMKM, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan nasional.

Namun, tanpa juknis dari pemerintah pusat, pelaksanaan program ini di Kabupaten Cirebon masih harus menunggu.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk memastikan program ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.