Ono Surono Ungkap Banyak Ijazah di Indramayu Ditahan Pihak Sekolah Gegera Tunggakan Rp 1,5-2 Juta

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Korban penahanan ijazah rupanya masih terjadi. 

Kondisi tersebut terungkap saat sejumlah warga mengadu ke Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono saat reses di Kabupaten Indramayu.

Ono sendiri mengaku miris kondisi tersebut masih saja terjadi, apalagi terjadi di daerah pilihan (Dapil)-nya.

Ono Surono mengatakan, imbas kejadian itu mereka tidak bisa melamar kerja walau sudah lulus dari sekolah karena ijazah menjadi syarat utama untuk melamar kerja.

Imbasnya, angka pengangguran pun sulit untuk ditekan.

“Ini karena mereka terkendala biaya di SMA-SMK swasta,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com seusai reses di salah satu hotel di Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Kamis (21/11/2024).

Ono Surono dalam hal ini akan mengerahkan timnya untuk mendata total lulusan yang ijazahnya masih ditahan oleh pihak sekolah.

Tidak hanya di Indramayu, pihaknya juga akan mencoba mendata ijazah yang masih ditahan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut nantinya akan dicarikan solusi sehingga ijazah tersebut bisa diambil.

“Sehingga apabila di situ ada beban (biaya yang harus ditebus) kita akan coba apakah ini bisa dibiayai oleh pemerintah daerah atau titak,” ujar dia.

Hal tersebut, kata Ono, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang masih tinggi.

Ono sendiri mengakui ijazah yang ditahan sekolah ini ternyata cukup banyak jumlahnya, terutama yang anaknya bersekolah di SMA atau SMK swasta.

Pihak sekolah swasta diketahui membutuhkan biaya yang sudah diwajibkan ke siswa untuk memenuhi biaya operasional karena terbatasnya bantuan dari pemerintah.

Ono Surono menceritakan, sebelumnya dirinya mendapat laporan dari salah satu warga soal penahanan ijazah tersebut.

Pada siang harinya, Ono mencoba membantu mengambil ijazah itu dengan membayar tunggakan siswa sebesar Rp 1,7 juta kepada pihak sekolah.

Tidak lama dari kejadian itu, ada lagi warga yang menghubunginya curhat soal masalah yang sama.

Ono menyampaikan, masalah yang menyebabkan penahanan ijazah ini mayoritas hampir sama, yakni karena biaya yang masih nunggak dan harus dibayarkan.

Nominalnya, kata dia, antara Rp 1,5 - Rp 2 juta. Jika tidak dibayar, ijazah itu tidak bisa diambil oleh siswa.

“Artinya ada satu tahun terakhir yang mungkin kewajiban dari mereka tidak terpenuhi misalnya SPP dan lain sebagainya,” ujar dia.

“Jadi kalau kita tahu berapa jumlah ijazah yang tertahan dan dikali rata-rata Rp 1,5 juta sehingga kita bisa tahu berapa anggaran yang harus kita siapkan,” ujar dia.

Ono Surono menyampaikan, kondisi ini akan segera ia laporkan ke Gubernur Jawa Barat untuk adanya tindak lanjut.

Di sisi lain, Ono Surono menjelaskan, problematika penahanan ijazah ini mayoritas terjadi di sekolah swasta. Sedangkan sekolah negeri, menurutnya tidak ada masalah.

Mengingat ada intruksi dari pemerintah dari mulai pusat hingga daerah yang menekankan agar pihak sekolah dilarang menahan ijazah siswa.

“Kita juga tahulah banyak sekali narasi sekolah gratis juga salalu mengemuka, sehingga perihal ijazah ini di sekolah negeri ini lebih mudah. Mereka tinggal melaporkan, kami juga pastikan ijazah itu akan mudah untuk diambil,” ujar dia.