136 Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran di Jawa Barat, KPID Buka Suara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, KPID Jawa Barat, Jalu P. Priambodo mengatakan, sepanjang tahun 2023 pihaknya mendapati 136 pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). 

Adapun perlindungan anak menjadi permasalahan yang banyak di langgar sebesar 50 kasus, dengan jenis lagu mendominasi acara yang banyak di temukan pelanggaran sebanyak 33 pelanggaran. 

"Dari temuan di tahun 2023 itu kami menindaklanjuti dengan memberikan teguran  pertama sebanyak 52 dan rekomendasi ke KPI Pusat sebanyak 23 kali," jelas Jalu, pada acara Bimtek bertajuk 'Penguatan SDM Penyiaran Untuk Siaran Sehat di Era Digital', Jumat (21/6/2024). 

Baca juga: Kronologi Lengkap Tabrak Lari di Jatinangor Sumedang, Jenazah telah Dibawa Pihak Keluarga

Dia mengatakan, pentingnya untuk terus mengedukasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lembaga penyiaran. 

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet mengatakan, SDM di lembaga penyiaran sangat penting untuk memahami, memegang teguh, dan menjalankan berbagai regulasi yang dilahirkan pemerintah. 

"Salah satu wujudnya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk penguatan SDM di era konvergensi media, di era distrupsi teknologi dan informasi,” ujarnya. 

Baca juga: BSI dan Al-Azhar Mesir Kompak Kolaborasi Ekosistem Islam Berkelanjutan di BSI International Expo

Adiyana menyebut, lembaga penyiaran juga harus memperkukuh permasalahan regulasi, baik undang undang 32 tahun 2002 maupun 'code of conduct dan code of etik'. 

“Karena  di tengah kepungan distrupsi informasi ini bahwa banyak lembaga penyiaran yang menyiarkan juga produk produknya atau kontennya di media digital berbasis internet,"jelasnya.

Adiyana menjelaskan, lembaga penyiaran harus menjadi tolak ukur di wilayahnya masing-masing, sebagai lembaga yang tidak hanya berkontribusi besar dalam membangun bangsa, mencerdaskan masyarakat dan lembaga yang taat terhadap regulasi yang ada. 

Baca juga: Persib Bandung Kedatangan Gelandang Tengah, Jadi Pesaing Dedi Kusnandar Musim Depan

"Kita menginginkan lembaga penyiaran yang mempunyai posisi strategis di wilayahnya masing-masing, bahkan menjadi tolak ukur bahwa institusi ini ada dan solid," katanya. 

Dikatakannya, bila SDM-nya lemah, tidak mengerti terhadap regulasi dan hanya berpikir kapital maupun mencari keuntungan, maka yakinlah institusi lembaga penyiaran yang menaungi saat ini itu lost dari kepentingan nasional kemudian itu tertera pada UU 32 tahun 2002. 

Akademisi Universitas Padjajadan Bandung, Dadang Rahmat Hidayat menilai program acara siaran yang sehat adalah program yang memenuhi standar etika dan moral yang baik, serta memberikan manfaat yang positif bagi pemirsa.

Baca juga: Pria di Majalengka Diciduk Polisi Gegara Curi Uang Dalam Kotak Amal Masjid di Kecamatan Jatiwangi

"Program yang sehat itu bukan hanya program yang menarik dan menghibur serta mematuhi etika serta hukum saja, tapi program yang, edukatif, inspiratif, bermutu dan berimbang, mendukung keragaman dan keharmonisan, mendorong dialog sosial, terbebas dari unsur kekerasan, berkesinambungan dan bertanggung jawab serta partisipatif,"jelasnya.

Maka dari itu di katakan Dadang, untuk membentuk program yang sehat, harus dimulai dari media yang sehat, sehingga produk yang dihasilkannya pun akan senantiasa sejalan dengan kondisi media yang ada. 

"Media yang sehat dulu harus di bentuk, media yang seperti apa, yang sehat menejemen nya, yang sehat bisnisnya, yang sehat SDM nya, dan sehat secara teknisnya, jika itu bisa di bentuk maka produk yang dihasilkan pun akan sehat, dan jelas menyehatkan mata dan telinga masyarakat," tandasnya. (*)