Demo di Depan Kantor DPRD Cirebon Sempat Ricuh, Mahasiswa Sampaikan Keprihatinan Terkait Pembangunan

Aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon sempat diwarnai kericuhan pada Rabu (24/4/2024).

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (24/4/2024) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 


TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon sempat diwarnai kericuhan pada Rabu (24/4/2024).


Informasi yang diterima, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon itu hendak masuk kantor DPRD Kabupaten Cirebon untuk bertemu para pimpinan dewan.


Namun aksi itu dihalangi petugas kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan jalannya demo.


Dari video yang beredar, terlihat adegan saling dorong antara mahasiswa maupun kepolisian.


Insiden itu makin memanas saat sejumlah mahasiswa membakar ban persis di depan barekade pagar pihak kepolisian.


Padahal, aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.

 

Buntut dari itu, sekitar lima orang mahasiswa pun diamankan pihak kepolisian atas kericuhan tersebut.


Setelah diamankan, para mahasiswa yang masih berkumpul di depan Kantor DPRD pun meminta agar rekannya yang diamankan polisi dilepaskan kembali dan berjanji akan membubarkan diri.


Selang beberapa waktu pun akhirnya para mahasiswa membubarkan diri.


Usai sebelumnya mereka akhirnya bertemu 3 perwakilan anggota dewan, masing-masing Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, Wakil Ketua Komisi III, Yoga Setiawan dan Ketua Komisi I, Sofwan.


Koordinator Aksi, Dimas Bimantoro mengatakan, kehadirannya dalam aksi unjuk rasa membawa persoalan yang sangat mendesak di kalangan masyarakat.


Termasuk isu pendidikan, lingkungan dan infrastruktur.


“Kami dari mahasiswa juga tidak melakukan tindakan kriminal, kami di sini mewakili seluruh masyarakat Cirebon agar dapat lebih mendapatkan keadilan,” ujar Dimas kepada media, Rabu (24/4/2024).

Demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswaav
Demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (24/4/2024)

Dalam aksinya, sejatinya mereka ingin menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dianggap masih kurang optimal.


Bahkan, para mahasiswa telah menyiapkan kartu merah sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan Bupati Imron.


Terutama terkait pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa yang ambruk.


“Kami juga sudah membawa data-data yang menunjukkan, di BPS itu ada kenaikan, tapi kita membawa data yang valid sebagai pembanding data kepemimpinan Bupati."


"Bupati juga tahu kalau misalkan data yang mereka berikan itu tidak valid,” ucapnya.


Setelah demo ini, para mahasiswa berencana untuk melakukan kajian lanjutan terkait hasil dari aksi unjuk rasa ini.


Mereka juga akan mengkaji ulang 24 perda yang belum disahkan, serta hasil kajian tersebut akan disetorkan kepada DPR agar dapat lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mahasiswa.


“Kami membutuhkan kajian lebih lanjut, supaya nanti ke depan kita bisa mengetahui perda mana yang berpihak kepada rakyat, dan perda mana yang berpihak kepada penguasa,” jelas dia.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menjelaskan, pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.


Politisi PDI Perjuangan itu menjawab apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa tersebut.


Menurutnya, terkait perbaikan sarana pendidikan setiap tahun legislatif dan eksekutif selalu menganggarkan.


Hanya saja, keterbatasan anggaran membatasi.


“Tidak semua bisa terselesaikan. Pun demikian dengan banyaknya infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, setiap tahunnya selalu menganggarkan,” kata Rudiana.


Legislatif pun mengharapkan agar beragam persoalan itu bisa terselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.


Tapi karena anggaran yang ada terbatas, mau tidak mau, harus memberlakukan skala prioritas.


“Kami minta kesabarannya dari masyarakat. Kita juga sudah minta agar dinas bisa memprioritaskan pelayanan publik,” ujarnya.

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved