Semua Fraksi di DPRD Menolak, Raperda RTRW Kota Cirebon 2024-2044 Gagal Disahkan

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu dua bulan setelah persetujuan substansi, RTRW tidak disahkan oleh DPRD, pusat akan mengambil alih pengesahan tersebut dengan produk hukum yang sama.

"Hanya berbeda produk hukumnya saj, kalau disetujui bersama di daerah itu dalam bentuk Perda. Kalau diambil alih pusat, mungkin dalam bentuk Permen ATR-BPN. Tapi fungsinya tetap sama mengikat ke Kota Cirebon,” jelas dia.

Adapun perdebatan terkait Raperda RTRW ini terutama berkisar pada beberapa poin kontroversial, termasuk rencana alih fungsi kawasan stadion Bima dari ruang terbuka hijau menjadi sarana pelayanan umum, kemungkinan perubahan tempat pemakaman umum jalan Cipto kelurahan Sunyaragi, serta terus berkurangnya prosentase luasan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon.