Viral, Guru Honorer Nangis Tak Lolos PPPK Padahal Nilainya Tinggi, 13 Tahun Ngajar Pupus Harapan

TRIBUNCIREBON.COM - Belum lama ini viral sebuah video yang menampilkan seorang guru honorer yang curhat karena tak lolos PPPK.

Perlu diketahui, PPPK sendiri merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Aksi guru cuhat tak lolos PPPK itu lantas viral di media sosial.

Padahal guru tersebut mengaku mendapatkan nilai tinggi.

Adapun selama ini, ia sudah mengajar selam 13 tahun lamanya.

Videonya viral di antaranya setelah dibagikan akun X @REP0RT_ID

Berdasarkan informasi yang dihimpun, guru honorer tersebut mengikuti tes PPPK dengan penempatam di Kota Sungai Penuh, Jambi.

Dalam video yang diunggah, guru perempuan tersebut mempertanyakan alasan dirinya tidak lolos PPPK, padahal memiliki nilai yang tinggi.

"Aku ndak betanyo kepada pejabat yang berwenang dalam tes PPPK. Apo dasar yang dinilai?" kata guru honorer tersebut.

"Sampai sampai nilai yang tinggi tidak kayo loloskan nilai yang rendah diloloskan,” sambungnya sambil menangis

Dengan suara bergetar, guru honorer tersebut merana karena telah 13 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

Baca juga: VIRAL, Eka Anugrah Turuti Nasihat Guru Spiritualnya Irit Bicara Usai Sumbang 100 Mobil untuk Amin

"Masa pengabdian aku 13 tahun, dikato umur aku lah lebih 35 tahun," ungkapnya.

"Tolong kayo sampaikan apo dasar yang kayo nilai itu apo," ucapnya lagi.

Dalam video lainnya, guru honorer itu pun bercerita bahwa dirinya telah mengorbankan banyak hal untuk bisa mengikuti tes PPPK.

"Pengabdian 13 tahun tidak diperhitungkan, nilai tinggi tidak diperhitungkan," katanya.

"Padahal berangkat Jambi ongkos dipinjam ndak samo jugo tes," imbuhnya tersedu-sedu.

Sejumlah warganet pun merasa simpati terhadap apa yang dialami oleh guru honorer tersebut dan memberikan dukungan padanya.

Terkait ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, Nina Pastian mengatakan, bahwa hasil tes PPPK semua sudah sesuai aturan.

"Nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya," ungkap Nina.

"Atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke Kemendikbud, nanti kami fasilitasi," imbuhnya.

Nina juga menyatakan, bahwa seleksi penerimaan PPPK merupakan agenda nasional.

Hal tersebut, kata Nina, sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari BKN dan Kemendikbud.

"Sedikit saja kami merubah angka otomatis sistem pusat tidak bisa memproses dan menolaknya termasuk juga untuk pengusulan NIP nanti kami melampirkan semua data, nilai dan bukti lain," tuturnya.

"Jika tidak sesuai otomatis NIP tidak akan keluar," pungkasnya.

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews