Berkat GPM dan Bantuan Pangan, Harga Beras di Jawa Barat Mulai Terkendali

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melancarkan pemberian bantuan pangan demi mengendalikan harga beras.

Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Jabar, harga beras mulai stabil dengan rata-rata mencapai Rp 11.483 per kilogram di pekan terakhir September 2023.

Namun dimikian, kenaikan harga beras masih terjadi di tiga daerah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan sejak bantuan pangan meluncur, harga beras berangsur terkendali meski belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal.

Pihaknya mencatat dampak bantuan cadangan pangan di Jawa Barat dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4.149.374 keluarga penerima manfaat.

"Sampai 24 September bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen, ada tiga daerah bahkan sudah mencapai 100 yakni Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi," kata Bey di Gedung Sate, Senin (25/9/2023).

Menurutnya penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang. 

"Kita akselerasi, mudah-mudahan sebelum 30 September  sudah mencapai 100 persen di seluruh daerah sehingga harga beras bisa dikendalikan," katanya.

Sementara DKPP Jawa Barat saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan untuk Gelar Pangan Murah (GPM) di APBD Perubahan 2023.

Kepala DKPP Jabar Mohamad Arifin Soedjayana mengatakan GPM dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

"GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023," katanya.

“Anggaran Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp 1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” tambahnya.

Dari APBN, APBD 2023 hingga Bank Indonesia program GPM disiapkan sebanyak 87 kali, sejauh ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 62 kali di sejumlah titik. GPM selalu ada setiap bulan, 

Menurutnya pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan sebanyak 87 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks Harga Konsumen tinggi dan daya beli rendah.

Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Arifin menuturkan stok CPPD pada per Bulan Agustus 2023 sebesar 1.399,138 Ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton.

“Kami mengajukan Rp 105 juta di APBD Perubahan,” ujarnya.

Plh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja dalam paparan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat menuturkan dalam rencana pengendalian inflasi September-Desember 2023 GPM Provinsi akan digelar sebanyak 32 Kali dan Kabupaten/Kota 101 Kali.

Pihaknya juga akan terus melakukan emantauan harga di pasar pembentuk harga dan distributor pangan di 27 Kabupaten/Kota.

Di sisi lain guna memenuhi ketersediaan pangan dilakukan sejumlah upaya lewat Penyaluran Bantuan Beras sebanyak 10 Kg untuk 4,1 Juta KPM; Penyaluran Bantuan Pangan untuk 410.691 Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan Penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 600 ton.