Mirisnya Nelayan Kecil di Indramayu, Makin Terdesak Kebijakan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Nelayan kecil yang beropersi menggunakan kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT) di Kabupaten Indramayu kian terdesak dengan sejumlah kebijakan.

Usaha penangkapan ikan sektor modal kecil yang mereka geluti terancam mati dan terancam gulung tikar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum GNP, Kajidin saat aksi unjuk rasa ribuan nelayan di DPRD Indramayu, Kamis (10/8/2023).

Pemerintah daerah pun diminta hadir membantu persoalan nelayan di Indramayu.

Kajidin menilai, kondisi nelayan kecil makin diperparah dengan adanya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Se B.1090/MEN-KP/VII/2023 tentang migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT).

"Deadline tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2024 sudah mulai memaksa kita bermigrasi," ujar Kajidin kepada Tribuncirebon.com.

Kajidin menyampaikan, banyak dampak jika migrasi ini diterapkan.

Mulai dari izin yang nantinya akan dipindahkan ke pusat.

Imbasnya, akan ada banyak pungutan yang dibebankan kepada nelayan kecil kalau mencari ikan lebih dari 12 mil.

Seperti pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pungutan retribusi.

Pembatasan ini kata dia, sangat memberatkan nelayan kecil.

"PNBP-nya 5 persen dari pendapatan. Misalnya 10 juta nih, dipotong 5 persen, padahal ABK kita belum tentu dapat," ujar dia.

Lanjut Kajidin, belum lagi dipotong operasional melaut seperti perbekalan dan lain sebagainya.

Disamping itu, Kajidin menjelaskan alasan ribuan nelayan melakukan orasi di Pendopo Indramayu dan DPRD Indramayu.

Mereka berharap pemerintah daerah agar bisa ikut memikirkan nasib para nelayan kecil.

"Karena kalau ini dipaksakan dampaknya selain ke nelayan juga ke pendapatan daerah," ujar dia.

Baca juga: Ribuan Nelayan Indramayu Ancam Demo ke Istana Negara, Adukan Kinerja KKP Jika Tuntutan Tak Didengar