Tak Hanya Indramayu Barat, Subang Utara Pun Jadi Calon Daerah Persiapan Otonom Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar Nazmi Abdurahman

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Subang Utara bakal diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke Pemerintah pusat, sebagai calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB).

Pemprov Jabar sendiri telah menyetujui Subang Utara sebagai CDPOB, dalam rapat paripurna bersama DPRD Jabar, di Kantor DPRD Jabar, Selasa (27/6/2023).

"Alhamdulillah satu daerah CDPOB baru yaitu Kabupaten Subang Utara sudah kami setujui, tadi dihadiri tokoh dari forum koordinasi pemekaran Pantura Subang, ini adalah aspirasi yang diwujudkan kerja semua pihak," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Selasa (27/6/2023).

Selain Subang Utara, sudah ada sembilan usulan CDPOB yakni Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, dan Indramayu Barat.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, dengan banyaknya CDPOB diharapkan Pemerintah pusat mencabut moratorium atau penangguhan pembentukan daerah baru. 

"Jadi, mudah-mudahan di pemerintah pusat apakah masih era Presiden Jokowi atau di pemerintahan yang baru, keadilan pemekaran wilayah yang masih dalam bentuk moratorium bisa dicabut dan kita bisa merasakan kesejahteraan jawa barat yang meningkat," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat menambahkan, dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai sekitar 50 juta jiwa, idealnya memiliki lebih dari 27 Kabupaten/Kota. 

"Sementara Jateng 35 dan Jatim 38 Kabupaten/Kota. Sehingga, kami mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru untuk dibahas di komisi 2 DPR RI dan di Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah," ujar Ru'yat.

Selain itu, kata dia, dengan jumlah desa di Jabar yang hanya 5.312 desa, menimbulkan ketimpangan bantuan anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Sementara di Jateng dan Jatim, kata dia, jumlah desa mencapai lebih dari 8.000.

"Karena di Jabar jumlah desa hanya 5.312 desa, sementara di Jateng dan Jatim di atas 8.000 desa, jadi kalau kemarin dibahas anggaran dana desa 2 miliar, Jabar mengalami ketimpangan bantuan anggaran dana desa dari APBN," katanya.

Baca juga: Pemekaran Indramayu Barat Butuh Dukungan Anggaran Pemkab Indramayu, untuk Tata Calon Ibu Kota