Wali Kota Bandung Kena OTT KPK

Gerindra Kecewa Walkot Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK: Mencoreng Elektabilitas Partai

Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Ihsanudin, mengatakan kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terkena OTT KPK sangat mengecewakan.

Istimewa
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Ihsanudin, mengatakan kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terkena OTT KPK sangat mengecewakan.

Yana Mulyana terzaring OTT KPK karena diduga terlibat suap menyuap pengadaan CCTV dan penyediaan jaringan internet program Bandung Smart City.

Ia mengatakan Partai Gerindra marah dan kecewa atas sikap Yana yang merupakan kader partai tersebut. Sebab, kasus yang menjerat Yana ini bisa mencoreng Partai Gerindra.

"Kenapa saat Gerindra elektabilitas naik tinggi, bahkan untuk calon presiden Pak Prabowo nomor satu. Eh tiba-tiba dari kadernya ada yang tersandung dugaan korupsi," ucap Ihsanudin saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).

Ihsanudin mengakui OTT KPK terhadap Yana Mulyana bisa mencoreng elektabilitas partai.

Baca juga: Siapa Pengganti Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung? Begini Penjelasan Sekda Ema Sumarna

Sekadar diketahui, Yana merupakan kader Partai Gerindra. Bahkan, Yana sempat menjadi kandidat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung.

"Sangat kecewa karena terjadi itu. Mudah-mudahan ini masalah kecil, dan sebetulnya ini kesalahan pribadi dia. Komentar dari sahabat-sahabat juga merasa tidak percaya karena kan gimana-gimana juga dia sebelumnya pernah akan jadi kandidat Ketua DPC Gerindra Kota Bandung," kata Ihsanudin.

Ihsanudin mengatakan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum, maupun KPK. Pihak penegak hukum diminta segera membuktikan jika benar ada kasus suap yang melilit Yana.

Baca juga: Yana Mulyana Ditangkap KPK, Ridwan Kamil Sedih: Saya Berharap Ini yang Terakhir

Saat disinggung mengenai pendampingan hukum terhadap Yana, Gerindra mengaku belum bisa menentukan. Gerindra bakal mengkaji dulu kasus yang menjerat Yana tersebut.

"Tapi, biasanya kalau dilihat kesalahannya ada unsur dari penindakan KPK, misalnya akan membantu full. Tapi, kalau misalnya ini memang kesalahan dari Pak Yana. Ya sudah kita sepenuhnya serahkan ke penegak hukum," kata Ihsanudin.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved