Bus Rapid Transit di Bandung Raya Mulai Dibangun 2024, Bakal Ada Bus Listrik Layani Rute 5 Daerah

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan sejenis Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya akan dimulai tahun 2024. Sejumlah armada BRT yang dioperasikan juga akan menggunakan bus listrik.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengemukakan BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

"Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrstrukturnya seperti jalur khusus, shelter, dan sarana pendukung lainnya," kata Dhani melalui siaran digital, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Komisi I DPRD Dorong Operasional BRT Trans Cirebon Dievaluasi Karena Sepi Penumpang

Pembangunan BRT Bandung Raya tersebut didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.

"Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama kurang lebih tiga tahun," ujarnya.

Dhani menuturkan, sebetulnya di Bandung Raya ada dua moda pengembangan transportasi massal, yaitu berbasis jalan dengan BRT, kedua berbasis rel, Light Rail Transit  (LRT).

"Namun karena yang paling memungkinkan dibangun untuk sementara ini adalah BRT, maka kita dahulukan BRT, " terang Dhani. 

BRT Bandung Raya direncanakan melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 400 bus, dan 40 persen dari jumlah armada tersebut diwajibkan menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan Bank Dunia.

"Meski BRT Bandung Raya mulai dibangun tahun 2024, tetapi untuk pilot project, kita akan operasikan yang pertama beberapa koridor di Kota Bandung juga tahun 2024 dengan menggunakan bus listrik. Syaratnya dari total armada, 40 persen harus bus listrik," jelasnya.

Ke depan operasional BRT akan dikelola oleh badan khusus seperti BUMD. Namun karena Jabar belum memiliki BUMD transportasi, jadi untuk sementara akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Jabar.

"Sementara kita dulu yang kelola, lalu nanti kemungkinan akan ada BUMD khusus transportasi, itu masih kita diskusikan dengan berbagai pihak," ujar Dhani.