Breaking News:

UMK 2023

Jelang Penetapan UMK 2023 di Jabar, Buruh Geruduk Gedung Sate Minta Kenaikan 10 Persen

Jelang pengumuman penetapan kenaikan UMK 2023, buruh di Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, minta kenaikan UMK 10 persen

Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Deanza Falevi
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022). Mereka menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10 persen. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Jelang pengumuman penetapan kenaikan Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 pada Rabu (7/12), ratusan buruh di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022) sore.

Pantauan Tribunjabar.id dilokasi, buruh yang melakukan aksi tersebut merupakan massa aksi dari berbagai elemen seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) hingga Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 (SBSI). 

Mereka menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10 persen atau jumlah maksimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Salah satu peserta massa aksi yakni Wahyu Dadan (36), dari Serikat Buruh Purwakarta mengatakan, penetapan angka maksimal sebesar 10 persen perlu dilakukan karena sudah beberapa tahun buruh tidak mengalami kenaikan UMK.

Baca juga: Usulan UMK 2023 Wilayah Ciayumajakuning, Indramayu Masih Jadi yang Tertinggi, Ini Daftarnya

Baca juga: UMK 2023 Indramayu Direkomendasikan Naik 6,29 Persen Jadi Rp 2.541.996,72

Wahyu juga mengatakan bahwa buruh berhak mendapatkan kenaikan UMK 2023 sebesar 10 persen karena telah sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Penetapan angka maksimal 10 persen itu juga dilakukan karena ketentuan tentang kenaikan UMK dengan menggunakan PP NO. 36 juga Permenaker Nomor 18 juga kurang berpihak bagi buruh," kata Wahyu kepada Tribunjabar.id di lokasi unjuk rasa, Selasa (6/12/2022) sore.

Dalam aksi unjuk rasa yang ditujukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya memiliki tiga tuntutan.

"Pertama, bila Pemprov Jawa Barat tidak bisa memenuhi kenaikan UMK 2023 dengan nilai maksimal 10 persen, maka kami menuntut untuk penetapan kenaikan UMK 2023 sesuai dengan rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota," ujarnya.

"Kedua, kami juga menuntut untuk penetapan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun," tambah Wahyu.

Lalu, yang terakhir, Wahyu mengatakan bahwa buruh juga menuntut mengenai penetapan upah di atas upah minimum.

Sebelum mengakhiri unjuk rasa pada pukul 16.30 WIB, mereka akan kembali untuk melakukan aksi unjuk rasa kembali pada hari pengumuman penetapan kenaikan UMK 2023 pada esok, Rabu (7/12/2022)

"Kami akan kembali menuntut hak-hak kami saat pengumuman penetapan kenaikan UMK 2023. Kami akan menggelar unjuk rasa kembali di Gedung Sate dan rumah dinas Guber Jawa Barat, Ridwa Kamil," kata Wahyu. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved