Breaking News:

Advertorial

Komisi I DPRD Minta Pemkot Cirebon Lebih Cermat Susun Perencanaan Anggaran

Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta Pemkot Cirebon lebih cermat menyusun perencanaan anggaran yang berkaitan pembangunan sarana dan prasarana

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA/DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Komisi I DPRD Kota Cirebon saat bertemu para RW, lurah, dan Camat Harjamukti di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jumat (30/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta Pemkot Cirebon lebih cermat menyusun perencanaan anggaran yang berkaitan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani, mengatakan, banyak program di tingkat RW yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintaj daerah.

Apalagi perencanaan program semacam itu telah melalui mekanisme yang tidak mudah, dari mulai urun rembuk sampai ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Perencanaan yang berbasis anggaran bersifat bottom up, jika tidak terpenuhi dan direalisasikan maka akan berdampak pada psikologi masyarakat dan tanggung jawab moral banyak pihak," kata Dani Mardani saat ditemui usai bertemu para RW, lurah, dan Camat Harjamukti di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Belum Kantongi Izin PBG, DPRD Kota Cirebon Minta Pembangunan Perumahan di Kelurahan Larangan Disetop

Perihal pemangkasan atau efisiensi anggaran yang banyak dikeluhkan oleh forum RW dan LPM, ia mendorong agar Pemkot Cirebon merealisasikan Perwali Nomor 37 Tahun 2019.

Ia mengatakan, hal itu sejalan dengan amanat Pasal 230 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan anggaran pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat minimal lima persen dari total belanja dalam APBD, setelah dikurangi DAK serta DAU.

"Jika pagu anggaran musbangkel didistribusikan sesuai amanat perundang-undangan, maka pembangunan di setiap RT dan TW akan terakselerasi," ujar Dani Mardani.

Pihaknya juga bakal berkonsultasi ke Pemprov Jabar dan Kemendagri mengenai aspriasi untuk mengembalikan program bantuan wali kota (bawal).

Ia juga mendorong Pemkot Cirebon memaksimalkan potensi PAD untuk memenuhi ekspektasi forum RW dan LPM mengenai aspirasi tentang bawal tersebut.

"PAD harus digali semaksimal mungkin, kemudian anggarannya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon," kata Dani Mardani.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah-langkah yang Komisi I DPRD Kota Cirebon

Sebab, menurut dia, kedatangan Komisi I DPRD Kota Cirebon ke tiap kecamatan untuk bertemu RW, LPM, lurah, dan camat, dapat mengetahui secara langsung kondisi Kota Cirebon.

"Kami ingin mendengar apa betul adanya pemangkasan atau efisiensi, dan melihat langsung ke lapangan, sehingga tahu realitanya seperti apa," ujar Fitria Pamungkaswati.

Perwakilan RW Kelurahan/Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sutarna, berharap, kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran dari hasil musrenbang dikaji ulang.

Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan bakal berdampak signifikan terhadap kegiatan dan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Boleh saja ada pemangkasan, tapi harus dilihat dulu kebutuhannya seperti apa, sehingga alangkah baiknya pemangkasan itu ditinjau kembali," kata Sutarna.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved