Breaking News:

Advertorial

Belum Kantongi Izin PBG, DPRD Kota Cirebon Minta Pembangunan Perumahan di Kelurahan Larangan Disetop

DPRD Kota Cirebon meminta pembangunan perumahan di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, disetop.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA/DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, saat rapat kerja di Ruang Rapat DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (30/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon meminta pembangunan perumahan di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, disetop.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani, mengatakan, PT Tulus Asih selaku pengembang rupanya belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Padahal, menurut dia, PBG tersebut merupakan legalitas untuk menjalankan proyek pembangunan perumahan, sehingga kegiatan tersebut harus dihentikan.

"DPMTSP Kota Cirebon belum mengeluarkan izin PBG pembangunan perumahan tersebut," ujar Dani Mardani saat ditemui usai rapat kerja bersama sejumlah pihak mengenai legalitas pembangunan perumahan tersebut di Ruang Rapat DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Komisi I DPRD Kota Cirebon Minta Kebijakan Efisiensi Anggaran Dievaluasi

Rapat yang membahas perizinan pembangunan perumahan di Kelurahan Larangan itu tampak dihadiri DPMPTSP, Satpol PP, DPRKP, DPUTR, Camat Harjamukti, Lurah Larangan, dan perwakilan BPN.

Ia mengatakan, dalam rapat itu pun disepakati bahwa PT Tulus Asih harus menghentikan sementara pembangunan perumahan di Kelurahan Larangan selama belum mendapatkan izin PBG.

Selain itu, pengembang juga harus meneruskan tahapan perizinan PBG. Pihaknya pun merekomendasikan Pemkot Cirebon menginventarisir Lahan Sawah Dilindungi (LSD) se-Kota Cirebon untuk disampaikan ke BPN.

"Pertemuan ini menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang pembangunan perumahan di Kelurahan Larangan. Hasilnya, pengembang belum mengantongi izin PBG," kata Dani Mardani.

Selain itu, warga sekitar lokasi oembangunan perumahan juga mengadukan penggunaan tanah oleh pengembang sebagai akses jalan yang masih bermasalah.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menyampaikan, dalam kasus ini sangat memaklumi perubahan mekanisme permohonan izin dari IMB ke PBG.

Namun, jika pengusaha memanfaatkan celah tersebut untuk tidak menempuh proses perizinan, maka tindakan tersebut jelas-jelas menyalahi aturan.

Ia mendorong Pemkot Cirebon sebisa mungkin mempermudah perizinan agar roda perekonomian dan iklim investasi berjalan lancar, tetapi para pengusaha juga diminta memenuhi aturan perizinan.

"Dalam kasus ini, PT Tulus Asih belum menempuh persetujuan teknis (pertek) ke BPN Kota Cirebon, ehingga Pemkot Cirebon belum bisa mengeluarkan izin PBG," ujar Harry Saputra Gani.

Karenanya, Harry meminta PT Tulus Asih selaku pengembang menyelesaikan perizinan hingga selesai, kemudian memulai proyek pembangunannya.

Selain itu, dalam proyek di Kelurahan Larangan tersebut juga ditemukan lahan seluas 2400 meter persegi yang tercatat sebagai LSD dan digunakan sebagai akses jalan.

Namun, dalam RDTR, tanah tersebut tercantum sebagai kategori zona kuning. Tak hanya itu, terdapat lahan warga yang belum selesai dibebaskan dalam proyek tersebut.

"Jadi, kami menyarankan sebaiknya berhenti beroperasi dulu untuk sementara waktuz dan menyelesaikan semua tahapan perizinan," kata Harry Saputra Gani. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved