Ratusan Warga Turun Lagi ke Jalan, Minta Bupati Indramayu Turun dan Dipulangkan ke Jakarta

Ratusan warga di Kabupaten Indramayu kembali turun ke jalanan melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (20/9/2022).

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ratusan warga saat berunjukrasa di depan Pendopo Indramayu, Selasa (20/9/2022) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman


TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Ratusan warga di Kabupaten Indramayu kembali turun ke jalanan melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (20/9/2022).


Dengan mengatasnamakan Aliansi Rakyat Indramayu (ARI), mereka menuntut Bupati Indramayu Nina Agustina turun dan dipulangkan ke Jakarta.


Dalam aksinya tersebut, ratusan warga mendesak agar DPRD mau menggunakan Hak Angketnya terhadap pemerintah daerah.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Kawal Kesepakatan dengan Bupati dan DPRD Kuningan 


Warga menilai, Hak Interpelasi yang sebelumnya digunakan legislatif tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh eksekutif sehingga harus berlanjut dengan Hak Angket.


Menurut Koordinator Aksi, Masdi mengatakan, masyarakat sudah terlalu gerah dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat.


Aksi ini pun sekaligus merupakan aksi ketiga yang dilakukan warga setelah di dua aksi sebelumnya tidak mendapat respon positif.


"Kami menuntut dewan untuk segera mengeluarkan Hak Angketnya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Ratusan warga saat berunjukrasa di depan Pendopo Indramayuere
Ratusan warga saat berunjukrasa di depan Pendopo Indramayu, Selasa (20/9/2022).


Pantauan Tribuncirebon.com di lokasi, massa aksi awalnya melakukan orasi di depan Pendopo Indramayu.


Akan tetapi, di sana mereka tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah daerah.

Baca juga: Demo Tolak BBM Naik di Bandung, Mahasiswa Makin Banyak, Kawat Berduri di Gedung DPRD Jabar Dibongkar


Massa aksi pun kemudian melakukan longmarch menuju Gedung DPRD sembari berorasi di sepanjang jalan.


Warga juga membawa banyak atribut spanduk bertuliskan "Turunkan Nina, Pulangkan ke Jakarta".


Menurut Masdi, ada banyak poin kebijakan Bupati Indramayu yang dinilai sudah menciderai hati nurani masyarakat Indramayu.


Mulai dari kebijakan yang tebang pilih, perizinan yang dipersulit, pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, honor guru madrasah yang tidak dibayar, kegiatan pecah rekor muri tari topeng yang bebannya diberatkan kepada wali murid dan sekolah, hingga soal ketidakharmonisannya Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.


Dalam hal ini, warga mendesak agar DPRD bisa bersikap tegas terhadap Bupati Indramayu sesuai dengan tugas fungsi legislatif.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved