Breaking News:

Dilarang Beraktivitas di Rel Kereta Api, Tetap Bandel, Warga Bisa Didenda Belasan Juta Rupiah

larangan bagi masyarakat yang beraktivitas di rel kereta api tercantum di Pasal 199 UU Nomor 23 Tahun 2007, jika terbukti melanggar, diancam pidana

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
Istimewa
PT KAI Daop 3 Cirebon mengingatkan masyarakat tidak beraktivitas di sepanjang rel kereta api. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - PT KAI Daop 3 Cirebon mengingatkan masyarakat tidak beraktivitas di sepanjang rel kereta api.

Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Ayep Hanapi, mengatakan, larangan bagi masyarakat yang beraktivitas di rel kereta api tercantum di Pasal 199 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Menurut dia, dalam pasal tersebut disebutkan jika masyarakat terbukti melanggar maka diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta.

"Kami mengingatkan kembali larangan ini, karena banyaknya korban akibat aktivitas di sepanjang jalur kereta," ujar Ayep Hanapi saat ditemui usai sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Jumlah Kecelakaan Kereta Api Meningkat, PT KAI Daop 3 Cirebon Lakukan Ini

Baca juga: Abaikan Peringatan PT KAI Daop 3 Cirebon, Keluarga H Casda Kehilangan Rumah di Desa Kanci Kulon

Selain itu, aturan hukum lain yang melarang aktivitas masyarakat di jalur kereta api tertuang dalam Pasal 167 Ayat 1 KUHP dan ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara atau denda senilai Rp 4500.

Ia mengatakan, PT KAI secara tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apapun selain kepentingan operasional kereta api.

Bahkan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak masyarakat yang kedapatan beraktivitas di rel kereta api, khususnya yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api.

Jika pelanggar aturan tersebut masih anak-anak, maka PT KAI bakal memanggil orang tuanya untuk diminta pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan.

"Aturan ini sudah ada dari dulu, tapi memang belum diketahui atau diabaikan masyarakat, sehingga kami memasang papan peringatan di sekitar areal perlintasan," kata Ayep Hanapi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved