Breaking News:

PSI Kritik Eks Jaksa Pinangki yang Terkait Kasus Korupsi Djoko Tjandra Bebas Bersyarat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik soal bebas bersyarat yang diberikan kepada terpidana korupsi eks jaksa Pinangki

Editor: dedy herdiana
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Eks jaksa Pinangki Sirna Malasari saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020) ini. 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) mengkritik soal bebas bersyarat yang diberikan kepada terpidana korupsi eks jaksa Pinangki yang baru menjalani pidana penjara selama 2 tahun.

Eks jaksa yang bernama lengkap Pinangki Sirna Malasari ini terlibat pengurusan fatwa Mahkamah Agung, TPPU dan permufakatan jahat dalam kasus korupsi Djoko Tjandra itu divonis 4 tahun penjara pada tahun 2021.

Putusan ini jauh lebih rendah daripada putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Baca juga: Eks Bupati Indramayu Supendi Bebas Bersyarat dari Penjara, Pulang ke Rumah Orang Tua Ingin Rawat Ibu

"Pembebasan bersyarat ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Kita belum bicara pemulihan aset, bahkan hukuman badan saja bisa diakali. Ini korupsi sistemik," ujar Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Bimmo menyebut ini bakalan jadi preseden buruk bagi sistem hukum di Indonesia.

"Sama juga dengan pengurangan vonis dengan alasan terdakwa berlaku sopan selama persidangan. Kalaupun mengacu pada prinsip keadilan restoratif, ini penerapan yang salah kaprah," kata dia.

PSI menilai lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi akan semakin menjauhkan efek jera, baik bagi terpidana korupsi maupun orang lain yang potensial melakukan tipikor.

"Kini calon koruptor bisa berhitung, berapa uang yang dia bisa sikat, berapa lama vonis dan berapa lama menjalani pidananya. Sementara itu, uang negara yang hilang tidak dapat dipulihkan. Habis kita kalo begini terus," tambahnya

PSI mengusulkan adanya aturan yang membatasi pemberian vonis rendah dan pengurangan hukuman bagi terpidana kasus korupsi.

PSI juga mengusung politik bersih yang mensyaratkan pembatasan bagi mantan terpidana tipikor untuk kembali berkiprah di ruang publik.

"Memang harus dilawan sistemik juga. UU Tipikor harus diperbaharui. Ada sentencing guidelines dan sistem pemantauan khusus terpidana korupsi yang dapat diakses publik. Gak bisa business as usual kalo mau serius melawan korupsi," tandas Bimmo.

Bukan hanya Pinangki yang bebas bersyarat

Mantan jaksa itu tak lagi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang.

"Iya betul," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, kepada Tribunnews.com saat dikonfirmasi bebas bersyarat Pinangki, Selasa (6/9/2022).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved