Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Sosialisasi KTP Bisa Gantikan Kartu BPJS Kesehatan Digencarkan
Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta sosialisasi KTP bisa menggantikan kartu BPJS Kesehatan digencarkan.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta sosialisasi KTP bisa menggantikan kartu BPJS Kesehatan digencarkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo, mengatakan, tanpa kartu BPJS Kesehatan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pasalnya, menurut dia, nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di KTP juga digunakan menjadi nomor kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kartu BPJS Kesehatan, cukup membawa KTP," ujar Benny Sujarwo saat ditemui usai rapat kerja bersama Dinkes Kota Cirebon dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (8/9/2022).
Ia mengatakan, Kota Cirebon telah mencapai universal health coverage (UHC) 100 persen, sehingga pemda sudah melindungi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, pihaknya mengakui masyarakat belum memahami akses layanan tersebut meski hampir seluruh warga Kota Cirebon terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Cabang Cirebon.
Selama ini mereka juga beranggapan belum terdaftar sebagai pesrta BPJS Kesehatan, karena tidak memiliki kartu kepesertaannya.
Padahal, hingga kini kartu kepesertaan tersebut belum selesai dicetak oleh BPJS Kesehatan, karena Kota Cirebon baru saja mencapai UHC 100 persen.
"Yang terpenting sosialisasi ini sampai ke masyarakat luas. Sambil menunggu kartu kepesertaan BPJS selesai, cukup bawa KTP ke rumah sakit," kata Benny Sujarwo.
Benny menyampaikan, rapat kerja berssma Dinkes dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon ini membahas kendala masyarakat menerima layanan BPJS Kesehatan.
Selain itu, ia juga turut mendorong BPJS Kesehatan untuk mempercepat pencetakam kartu tanda kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Cirebon, dr Juliantina, mengatakan, UHC 100 persen di Kota Cirebon dibiayai dari APBD dan APBN.
"Kami berharap, pencetakan kartunya nya dipercepat, dan distribusinya bisa langsung diserahkan ke kelurahan maupun kader kesehatan," ujar Benny Sujarwo
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat, mengakui, hingga kini pencetakan kartu bukti kepesertaan masih diproses lebih lanjut.
Namun, pihaknya mengarahkan pada penggunaan kartu digital yang dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga semakin memudahkan masyarakar.
"Untuk kartu yang belum dicetak, sebenarnya tidak masalah, karena cukup menggunakan NIK, kemusian data kepesertaan BPJS sudah muncul," kata Nopi Hidayat.