Breaking News:

Dugaan Korupsi RTH Jatibarang Indramayu, Terdakwa Kembalikan Kerugian Negara Rp 400 Juta

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Indramayu menerima titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 400 juta

Penulis: Handhika Rahman | Editor: dedy herdiana
Dok. Kejari Indramayu
Penasihat hukum terdakwa PPP yakni Raja J.T, S.H saat mengembalikan titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 400 juta di Kejaksaan Negeri Indramayu, Kamis (2/6/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Indramayu menerima titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 400 juta pada Kamis (2/6/2022).

Kerugian negara tersebut terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan penataan pada Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Jatibarang tahun anggaran 2019.

Perkara PDS-01-04/Inmyu/2022 ini pun saat ini dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung.

"Pengembalian dimaksud dilakukan melalui penasehat hukum terdakwa PPP yakni Raja J.T, S.H sebesar Rp 400 juta," ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Indramayu, Helmy Hidayat kepada Tribuncirebon.com, Jumat (3/6/2022).

Helmy Hidayat menyampaikan, secara keseluruhan, total kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil penyelidikan akibat kasus dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa sekitar Rp 1,4 miliar.

Dengan adanya titipan pengembalian ini, membuat total titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan sebesar Rp 997.178.080.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini diketahui turut melibatkan dua pejabat di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Indramayu.

Total ada sebanyak 4 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus tindak pidana dugaan korupsi pada RTH Jatibarang Indramayu.

Dua terdakwa lainnya, berasal dari pihak swasta.

Helmy Hidayat menyampaikan, selanjutnya uang titipan tersebut akan disimpan dahulu dalam rekening RPL Kejaksaan Negeri Indramayu sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Yang juga disertai dengan pengembalian dari total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nantinya sebelum disetor ke Kas Daerah Pemkab Indramayu," ujar dia.

Baca juga: Dua ASN Pemkab Indramayu yang Terlibat Korupsi RTH dengan Kerugian Rp 2 Miliar, Akan Segera Disidang

 

 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved