Advertorial

Sidak ke Panjunan, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dengar Keluhan Warga Terkait Program Kotaku

sejumlah warga mengeluhkan permasalahan saluran pembuangan yang masih berkaitan dalam program Kotaku di Kota Cirebon

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mumu Mujahidin
DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati (kedua kiri), saat sidak pembangunan program Kotaku di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (25/5/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerjaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (25/5/2022).

Dalam sidak itu, sejumlah Wakil Rakyat termasuk Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, tampak meninjau cakupan kawasan Kotaku.

Saat itu, sejumlah warga mengeluhkan permasalahan saluran pembuangan yang masih berkaitan dalam program Kotaku, sehingga rombongan Affiati pun langsung mendiskusikannya untuk mencari solusinya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar, mengakui, saluran pembuangan merupakan bagian yang belum dikerjakan dalam program Kotaku di Kelurahan Panjunan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati (kedua kiri), saat sidak pembangunan program Kotaku di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (25/5/2022).
Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati (kedua kiri), saat sidak pembangunan program Kotaku di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (25/5/2022). (DOK. HUMAS DPRD KOTA CIREBON)

Namun, menurut dia, secara perencanaan saluran tersebut nantinya bakal terhubung dengan septic tank komunal di kawasan itu.

"Hingga kini belum terkoneksi, karena salurannya juga belum clear, dan sidak ini berdasarkan permintaan dari warga," kata Watid Sahriar saat ditemui seusai sidak.

Ia mengatakan, dari hasil diskusi bersama warga dan DPRKP disepakati agar semua pihak saling berkomunikasi secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan saluran pembuangan.

Pihaknya mengakui anggaran pembangunan termasuk koneksi saluran pembuangan dan septic tank komunal itu berasal dari pemerintah pusat dan program Kotaku.

"Jika pembangunannya belum rampung dan anggaran dari pusat telah habis, maka kami menyarankan DPRKP mengajukan anggaran tambahan," ujar Watid Sahriar.

Baca juga: Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta PPDB SMA harus Terselenggara Secara Transparan

Sementara Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan DPRKP Kota Cirebon, Aniah, menyampaikan, pengerjaan program Kotakau di Kelurahan Panjunan sesuai yang direncanakan.

Namun ia mengakui di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan yang datang dari warga yang merasa khawatir kawasan tempat tinggalnya rawan banjir rob.

"Sebenarnya secara teknis sesuai kajian, tapi warga khawatir adanya pembangunan program Kotaku menyebabkan banjir rob," kata Aniah.

Pihaknya memastikan, telah menyosialisasikan kepada warga mengenai rencana pengerjaan program Kotaku sejak 2018.

Hingga kini, salah satu pekerjaan yang belum diselesaikan ialah saluran pembuangan, tetapi pihaknya masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat untuk memulainya.

Baca juga: Ketua DPRD Apresiasi Kota Cirebon Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

Sumber: Tribun Cirebon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved