Unjuk Rasa di Halaman Kantor Disdikbud Kuningan Ricuh, Sejumlah Mahasiswa Terluka

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan terluka.

Mereka terluka karena sebelumnya terlibat cekcok saat melangsungkan unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan.

Peserta aksi unjuk rasa yang mengalami luka hingga meninggalkan bekas saat ricuh, satu dari empat yaitu Diki.

"Betul, kericuhan tadi saat kami berdemo di kantor Disdikbud dan diduga kuat muncul oknum pejabat yang memaksa kami untuk masuk ke aula dalam melangsungkan audensi.

Korban akibat kericuhan tadi ada empat mahasiswa teman kami. Di antaranya Renis, Wildan, Alif dan yang paling parah itu Diki yang diketahui pakaiannya robek dan ada bekas baku hantam di tubuhnya," ujar Younggy Septiandika  saat di konfirmasi tadi, Kamis (12/5/2022).

Latar belakang melaksanakan aksi tadi, kata Younggy,  sebelumnya telah beberapa kali melayang surat untuk audensi, namun surat itu tidak masuk pada Kepala Disdik.

"Iya, kami sering surat tidak ada respon dari Kadisdik. Pas kedua kali layangkan surat lagi, kami diterima untuk beraudensi namun dalam perjalanannya malah tidak baik. Karena perlu diketahui juga, kami itu menuntut agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa melakukan restrukturisasi dan bisa mencegah terhadap praktek kedoliman hingga muncul dugaan pungli," ujar mahasiswa Universitas Kuningan (Uniku) itu.

Dugaan kuat soal pungutan liar,  Younggy menjelaskan bahwa ini telah mencederai bidang pendidikan di Kuningan.

Apalagi tindakan dugaan pungli itu terjadi pada sebanyak 157 guru dan kepala sekolah di Kuningan.

"Benar, soal dugaan kuat pungli itu telah terjadi pada ratusan guru dan kepala sekolah. Konon kebutuhan pungli yang di lakukan itu sebagai pemenuhan biaya melaksanakan pelantikan.

Padahal, setelah kami konfirmasi ulang ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Saya Manusia) bahwa di BKPSDM tidak melakukan tindak buruk tersebut, sebab kegiatan pelantikan jelas sudah ada biaya dari pemerintah," ujarnya.

Menyinggug soal besaran dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pejabat Disdik Kuningan, dia menyebut kisaran Rp 2.5 sampai 3 juta per guru atau kepala sekolah.

"Dugaan pungli itu besaran 2.5 sampai 3 juta. Nah, dari jumlah pungli sebesar tadi. Jika di kalikan sebanyak 157 orang tadi, berapa uang itu terkumpul?" katanya.